Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

POSKO PENGADUAN THR DISIAPKAN

Perusahaan diharapkan membayar THR sesuai ketentuan.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya menyiagakan posko
pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR). Pekerja atau buruh bisa mengadu ke posko
tersebut bila mengalami masalah soal pembayaran THR.

Di Kota Bandung, posko pengaduan THR dibuka di kantor Disnaker setempat, Jalan Martanegara
Nomor 4. Kepala Disnaker Kota Bandung Arief Syaefudin mengatakan, sejauh ini belum ada
perusahaan yang menyatakan tidak sanggup membayar THR pekerjanya. Belum ada juga yang
menyatakan akan mencicil pembayaran THR. "Saya harapkan tahun ini bisa terbayarkan oleh
perusahaan," kata dia di Taman Sejarah Balai Kota Bandung, Selasa (27/4).

Arief mengatakan, perusahaan harus membayar THR pekerjanya sesuai dengan aturan.
Termasuk bagi pekerja kontrak atau outsourcing. Apabila terjadi pelanggaran terkait
pembayaran THR ini, kata dia, dinasnya akan berkoordinasi dengan pengawas tenaga kerja di
tingkat Provinsi Jawa Barat.

Mengacu Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HK.04/IV/2021,
tertanggal 12 April 2021, dijelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang
Pengupahan, serta Peraturan Menaker Nomor 6/2016, pemberian THR keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja atau buruh.

THR keagamaan itu diberikan kepada pekerja yang masa kerjanya sudah satu bulan secara terus-
menerus atau lebih. Selain itu, kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan
perusahaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau waktu tertentu. Dalam surat
edaran disebutkan, THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan.

Di Kota Tasikmalaya, Kepala Disnaker setempat Rachmat Mahmuda mengatakan, sudah ada SE
Wali Kota terkait pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh, yang mengacu
SE Menaker dan arahan gubernur Jawa Barat. SE itu disebut telah disebar ke seluruh perusahaan,
serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. "Kita harapkan THR harus diberikan perusahaan kepada
pekerja maksimal H-7 Lebaran. Dengan ketentuan, pekerja yang masa kerjanya belum enam
bulan diberikan secara proporsional," kata dia kepada Republika, kemarin.

Rachmat menjelaskan, di Kota Tasikmalaya setidaknya terdapat 807 perusahaan. Sementara
jumlah pekerjanya mencapai sekitar 32 ribu orang. Angka itu belum termasuk dengan UMKM.
"Berkaca tahun sebelumnya, pembayaran THR itu agak berat karena (dampak pandemi) Covid-
19 sangat terasa. Harapan kita, saat ini sudah bangkit semua. Jadi tak ada alasan perasahaan
menunda THR," ujarnya.

Rachmat mengatakan, pemberian THR dari perusahaan kepada pekerjanya itu bersifat wajib.
Perusahaan yang melanggar ketentuan disebut dapat menerima sanksi. Menurut dia, perusahaan
yang telat membayar THR sesuai peraturan dapat dikenakan denda lima persen dari jumlah yang
seharusnya dibayar. Denda itu akan disetorkan kepada kas negara. "Kalau ada unsur
kesengajaan, bisa dilaporkan kepada pengawas," kata dia.

Untuk mengantisipasi adanya persoalan terkait pembayaran THR ini, Disnaker Kota Tasikmalaya
sudah membuka posko pengaduan. Menurut Rachmat, di posko ini disiagakan petugas Disnaker
Kota Tasikmalaya, juga dari UPTD Pengawasan KetenagaKerjaan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jabar, perwakilan asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja. "Kita siaga
kalau ada pekerja yang belum dibayar upahnya sampai H-7. Posnya di Dinas Tenaga Kerja," kata
dia.

21