Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 18

Judul               Perusahaan yang Cicil Bayar THR Wajib Laporkan Transparansi
                                    Keuangan
                Nama Media          radarsolo.jawapos.com
                Newstrend           Posko THR 2021
                Halaman/URL         https://radarsolo.jawapos.com/read/2021/04/28/257477/perusahaan-
                                    yang-cicil-bayar-thr-wajib-laporkan-transparansi-keuangan
                Jurnalis            Perdana
                Tanggal             2021-04-28 06:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Suharno (Kepala Bidang Perhubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
              (Dispernaker) Sukoharjo) Tanggal 4 dan 5 Mei kami pantau ke perusahaan. Kemudian tanggal 6
              sampai 20 Mei kami buka posko THR

              positive - Suharno (Kepala Bidang Perhubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
              (Dispernaker)  Sukoharjo)  Perusahaan  jika  tidak  mampu  membayar  THR  harus  dapat
              membuktikan  ketidakmampuan  untuk  membayar  THR  Keagamaan  tahun  2021  secara  tepat
              waktu, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan

              positive  -  M.  Yunus  Ariyanto  (Ketua  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Kabupaten
              Sukoharjo)  Meski  didera  pandemi,  perusahaan  di  Sukoharjo  tetap  berkomitmen  membayar
              penuh THR. Penuh ini artinya bisa tunai seperti SE Kemenaker atau penuh tapi dicicil. Itu kan
              bisa didiskusikan dengan pekerja

              negative  -  M.  Yunus  Ariyanto  (Ketua  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Kabupaten
              Sukoharjo)  Sebenarnya  itu  memberatkan  bagi  kita  di  tengah  pandemi  ini,  karena  kondisi
              perusahaan berbeda. Kalau dari Apindo statemennya tetap bahwa bagi perusahaan yang mampu
              tentu saja berkewajiban memenuhi SE Kemenaker. Tapi di sisi lain, kita kan tidak bisa menutup
              mata ada perusahaan yang terpuruk, apakah harus dipaksakan? Tidak bisa didiskusikan? Dengan
              serikat pekerja atau secara bipartid dengan pekerja, sehingga ada win-win solution yang tidak
              merugikan salah satu pihak

              neutral - Sukarno (Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo) Memang ada
              peluang untuk dibicarakan bipartit

              negative - Sukarno (Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo) Kami sudah
              pantau ke beberapa perusahaan, ada yang dibayar lima kali. Kan lucu, kasihan buruhnya

              negative - Sukarno (Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo) Kalau tidak
              mampu bayar kontan THR kan juga harus ada audit, harus ada laporan transparan. Menurut
              aturan, kalau dicicil kan ada dendanya, kira-kira 5 persen. Nah, nanti bisa diadukan di posko, di
              BLK Sukoharjo, bisa adukan kalau tidak puas
                                                           17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23