Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 18
Judul Perusahaan yang Cicil Bayar THR Wajib Laporkan Transparansi
Keuangan
Nama Media radarsolo.jawapos.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://radarsolo.jawapos.com/read/2021/04/28/257477/perusahaan-
yang-cicil-bayar-thr-wajib-laporkan-transparansi-keuangan
Jurnalis Perdana
Tanggal 2021-04-28 06:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Suharno (Kepala Bidang Perhubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Dispernaker) Sukoharjo) Tanggal 4 dan 5 Mei kami pantau ke perusahaan. Kemudian tanggal 6
sampai 20 Mei kami buka posko THR
positive - Suharno (Kepala Bidang Perhubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Dispernaker) Sukoharjo) Perusahaan jika tidak mampu membayar THR harus dapat
membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 secara tepat
waktu, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan
positive - M. Yunus Ariyanto (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten
Sukoharjo) Meski didera pandemi, perusahaan di Sukoharjo tetap berkomitmen membayar
penuh THR. Penuh ini artinya bisa tunai seperti SE Kemenaker atau penuh tapi dicicil. Itu kan
bisa didiskusikan dengan pekerja
negative - M. Yunus Ariyanto (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten
Sukoharjo) Sebenarnya itu memberatkan bagi kita di tengah pandemi ini, karena kondisi
perusahaan berbeda. Kalau dari Apindo statemennya tetap bahwa bagi perusahaan yang mampu
tentu saja berkewajiban memenuhi SE Kemenaker. Tapi di sisi lain, kita kan tidak bisa menutup
mata ada perusahaan yang terpuruk, apakah harus dipaksakan? Tidak bisa didiskusikan? Dengan
serikat pekerja atau secara bipartid dengan pekerja, sehingga ada win-win solution yang tidak
merugikan salah satu pihak
neutral - Sukarno (Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo) Memang ada
peluang untuk dibicarakan bipartit
negative - Sukarno (Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo) Kami sudah
pantau ke beberapa perusahaan, ada yang dibayar lima kali. Kan lucu, kasihan buruhnya
negative - Sukarno (Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo) Kalau tidak
mampu bayar kontan THR kan juga harus ada audit, harus ada laporan transparan. Menurut
aturan, kalau dicicil kan ada dendanya, kira-kira 5 persen. Nah, nanti bisa diadukan di posko, di
BLK Sukoharjo, bisa adukan kalau tidak puas
17