Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Ringkasan

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menegaskan agar tunjangan hari raya (THR) bagi para buruh
harus diberikan tujuh hari sebelum hari raya. Jika ada yang terpaksa membayar secara dicicil,
maka wajib melaporkan kondisi keuanganya secara transparan. Kepala Bidang Perhubungan
Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo Suharno mengatakan,
pihaknya sudah menyampaikan surat edaran ke perusahaan untuk membayarkan THR ke para
buruh. Pemberian THR bagi buruh harus sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

PERUSAHAAN YANG CICIL BAYAR THR WAJIB LAPORKAN TRANSPARANSI
KEUANGAN

SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menegaskan agar tunjangan hari raya (THR)
bagi para buruh harus diberikan tujuh hari sebelum hari raya. Jika ada yang terpaksa membayar
secara dicicil, maka wajib melaporkan kondisi keuanganya secara transparan.

Kepala Bidang Perhubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker)
Sukoharjo Suharno mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan surat edaran ke perusahaan
untuk membayarkan THR ke para buruh. Pemberian THR bagi buruh harus sesuai dengan Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Tanggal 4 dan 5 Mei kami pantau ke perusahaan. Kemudian tanggal 6 sampai 20 Mei kami buka
posko THR," kata Suharno.

Disinggung terkait kondisi perusahaan yang lesu karena adanya pandemi, Suharno menyebut,
bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu
memberikan THR sesuai waktu, maka perusahaan bisa melakukan dialog dengan buruh.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR dengan syarat
paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan 2021.

"Perusahaan jika tidak mampu membayar THR harus dapat membuktikan ketidakmampuan
untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu, berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan yang transparan," katanya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukoharjo M. Yunus Ariyanto
mengakui, kondisi perusahaan saat pandemi berbeda. Ada perusahaan yang masih bisa survive
dan ada perusahaan yang terpuruk. Sehingga, kemampuan perusahaan berbeda dalam
membayar THR.

"Meski didera pandemi, perusahaan di Sukoharjo tetap berkomitmen membayar penuh THR.
Penuh ini artinya bisa tunai seperti SE Kemenaker atau penuh tapi dicicil. Itu kan bisa
didiskusikan dengan pekerja," kata Ari.

Menurut Ari, sebenarnya perusahaan ingin supaya perusahaan dan buruh bisa bipartite mencari
jalan terbaik pembayaran THR. Namun, apa daya, Kemenaker menghendaki THR dibayarkan
penuh. Diakui Ari, buruh butuh THR untuk kebutuhan hari raya. Di sisi lain perusahaan kondisinya
terpuruk.

"Sebenarnya itu memberatkan bagi kita di tengah pandemi ini, karena kondisi perusahaan
berbeda. Kalau dari Apindo statemennya tetap bahwa bagi perusahaan yang mampu tentu saja
berkewajiban memenuhi SE Kemenaker. Tapi di sisi lain, kita kan tidak bisa menutup mata ada

18