Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 20
perusahaan yang terpuruk, apakah harus dipaksakan? Tidak bisa didiskusikan? Dengan serikat
pekerja atau secara bipartit dengan pekerja, sehingga ada win-win solution yang tidak merugikan
salah satu pihak," kata Ari.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo Sukarno menyebut,
THR harus dibayar penuh dengan kontan, tidak dicicil. Sukarno mengakui kondisi masing-masing
perusahaan tidak sama karena dampak pandemi. "Memang ada peluang untuk dibicarakan
bipartid," kata Sukarno.
Menurut Sukarno, pihaknya sudah memantau ke sejumlah perusahaan. Ternyata, ada
perusahaan yang menyicil THR bagi karyawannya. Hanya saja, serikat pekerja tidak bisa berbuat
banyak, karena sudah menjadi kesepakatan antara perusahaan dan buruh.
"Kami sudah pantau ke beberapa perusahaan, ada yang dibayar lima kali. Kan lucu, kasihan
buruhnya," katanya.
Serikat pekerja, kata Sukarno, bersama pemerintah dan pengawas akan membuka posko THR.
Jika ada buruh yang keberatan atau tidak puas dengan THR, bisa mengadukan.
"Kalau tidak mampu bayar kontan THR kan juga harus ada audit, harus ada laporan transparan.
Menurut aturan, kalau dicicil kan ada dendanya, kira-kira 5 persen. Nah, nanti bisa diadukan di
posko, di BLK Sukoharjo, bisa adukan kalau tidak puas," katanya.
(kwl/adi/ria) Rekomendasi Untuk Anda Pemkab Sukoharjo Launching Padat Karya Tunai 35.712
Keluarga di Sukoharjo Terima BST, Penyaluran Diawasi Ketat Henry Mulai ke Dapil Intensifkan
Konsolidasi Tren Kasus Covid Sukoharjo Kembali Melonjak, Temukan 9 Klaster Baru Total Ganti
Rugi Jalur Lingkar Timur Rp 73 M, Ditarget Rampung 3 Tahun Edukasi ABK di Desa Ngrombo
Menumpang di Kantor Desa.
19