Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 314
MENAKER KEMBALI INGATKAN PENGUSAHA BAYAR THR PEKERJA/BURUH
Jakarta: Menjelang Lebaran 2021, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali
mengingatkan kalangan pengusaha, untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)
kepada pekerja/buruh selambat-lambatnya H-7 perayaan Idulfitri 1442H.
Menurut Ida, pembayaran THR secara penuh akan berdampak positif terhadap perekonomian,
karena hal tersebut akan mendorong daya beli masyarakat, khususnya pekerja/buruh.
Peningkatan konsumsi akan berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi yang semakin
cepat.
"Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun ini pemerintah berkomitmen bahwa THR 2021 harus
dibayarkan secara penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab di awal
tahun 2021, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha, untuk
memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja/buruh, " kata
Menaker Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima, Selasa (27/4/2021).
Ditegaskan Menaker, Pemerintah sangat serius dalam pembayaran THR tahun 2021. Karena hal
ini merupakan salah satu instrumen agar dapat cepat memulihkan perekonomian Indonesia.
Keseriusan ini, dapat terlihat dengan digalakkannya pembentukan Posko THR, dan dilibatkannya
Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan
Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau Posko THR.
"Dilibatkannya SP/SB dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional
bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana
dengan baik," ujar Menaker.
Kepada para pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1 Lebaran, akan
diberikan sanksi 5 persen dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja.
"Sedangkan bagi pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga
pembatasan aktivitas usaha, " kata Ida Fauziyah.
Dengan kondisi perekonomian pada fase pemulihan, dan situasi ekonomi jauh lebih baik
dibandingkan periode sebelumnya, Menaker Ida meyakini kondisi kalangan pengusaha sudah
membaik dan mampu membayar THR secara penuh dan tepat waktu.
Ida Fauziyah menyebut, pemerintah juga telah telah memberikan banyak insentif kepada
pengusaha. Menurutnya, pengusaha dapat berkontribusi lebih besar dalam memulihkan
pergerakan ekonomi, dengan membayarkan THR kepada pekerja.
"Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan dan waktu yang
ditentukan, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan/pengusaha terdampak
pandemi COVID-19. Yakni penundaan pembayaran THR paling lambat H-1 Lebaran, sepanjang
pengusaha tersebut melakukan dialog dengan para pekerja dan menyampaikan laporan
keuangannya," katanya.
Ida menjelaskan, hasil kesepakatan antara perusahaan dan pekerja tersebut harus dibuat secara
tertulis dan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan.
"(Kesepakatan tertulis-red) Ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai besaran
dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.
313
