Page 336 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Namun, pembayaran THR paling lambat H-1 lebaran itu hanya boleh dilakukan oleh perusahaan
yang belum pulih sepenuhnya akibat terdampak pandemik COVID-19.
"Memang masih ada perusahaan yang menyampaikan ketidakmampuan membayarkan THR
akibat pandemik. Nah ini kami kasih relaksasi pembayarannya paling lambat H-1 lebaran, ini
sudah disepakati," kata Ida dalam Forum Merdeka Barat 9, Senin (26/4/2021).

1. Perusahaan mesti melampirkan laporan keuangan yang dimiliki Laman Posko THR untuk
melaporkan THR bermasalah. (Tangkapan layar Posko THR Kemnaker) Lebih lanjut Ida
menyampaikan, perusahaan tersebut harus melampirkan data laporan keuangan yang
menunjukkan bahwa mereka tidak bisa membayarkan THR dari jauh-jauh hari kepada para
karyawannya.

"Perusahaan mesti berkoordinasi dengan dinas terkait sekaligus melampirkan laporan keuangan
internal perusahaan selama beberapa bulan terakhir yang bisa digunakan sebagai alat bukti yang
sah," jelas dia.
2. Perusahaan wajib melakukan diskusi dengan karyawannya terkait penundaan pembayaran
THR

Selain melampirkan laporan keuangan, pihak perusahaan juga diwajibkan Ida untuk melakukan
dialog atau diskusi dengan para karyawannya.

Nantinya, dari dialog atau diskusi tersebut dapat menghasilkan sebuah kesepakatan terkait
pembayaran THR pada waktu sehari menjelang lebaran.

"Kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan dengan itikad baik dan membuat
kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran THR," ucap Ida.

3. Perusahaan idealnya membayarkan THR paling lambat seminggu sebelum lebaran ilustrasi
(IDN Times/Ita Malau) Di sisi lain, Ida mengingatkan kepada perusahaan yang mulai pulih akibat
dampak pandemik COVID-19 untuk tetap membayarkan THR seminggu atau H-7 sebelum
lebaran tiba.

Selain tepat waktu, besaran THR yang dibayarkan juga harus sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku atau senilai satu bulan gaji bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan
berturut-turut.

Hal ini penting dilakukan agar mendorong konsumsi di level masyarakat dan akan memberikan
dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pelaksanaan THR ini membuat pemerintah berharap sekali akan meningkatkan daya beli
masyarakat. Dengan demikian, dapat mendorong konsumsi masyarakat yang pada akhirnya juga
bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi," terang Ida.

335