Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Ringkasan

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya
(THR) guna memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pembayaran THR
tahun 2021. Pembayaran THR berdasar kepada PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
dan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi para pekerja.

SIAP-SIAP DIDENDA
Bisnis, BANDUNG --- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung membuka Posko Pengaduan
Tunjangan Hari Raya (THR) guna memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan
atas pembayaran THR tahun 2021. Pembayaran THR berdasar kepada PP nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan dan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi para
pekerja.

Kepala Disnaker Kota Bandung Arief Syaifudin mengatakan berdasarkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian THR karyawan tahun 2021 bagi pekerja/
buruh, perusahaan wajib membayarkannya dengan batas waktu H-7 lebaran.

"Disnaker sudah membuka posko pengaduan THR di Jalan Martanegara nomor 4. Posko THR ini
berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Untuk di Kota, kami bekerja sama dengan
UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat," katanya, Selasa (27/4).
"Posko ini bagi masyarakat yang memang tidak punya serikat pekerja atau buruh, mereka bisa
juga menyampaikan aspirasi atau pengaduan ke kami," lanjurnya.

Seperti diketahui, karyawan atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan, yakni
pekerja atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.

Pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pekerja atau buruh yang dipindahkan ke
perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan
THR.

Sedangkan pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata
upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12
bulan (rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).

Menurut Arief, Disnaker akan menyebarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Bandung kepada para
pengusaha khususnya terkait pembayaran THR. Ia pun menyampaikan jika ada keterlambatan
pembayaran akan ada denda sebesar 5%.

"Untuk masalah pembayaran kami belum menerima informasi kendala di perusahaan. Saya
berharap jangan sampai terjadi sanksi. Artinya kebersamaan perusahaan dengan pekerja itu
betul-betul diwujudkan."

Menurut dia, di Kota Bandung komunikasi perusahaan dengan pekerja begitu solid dan bisa
saling memahami untuk menentukan langkah terkait pembayaran THR ini. Sementara itu, Ketua
DPC SBSI1992 Kota Bandung Hermawan mengatakan soal pembayaran THR, terlalu banyak
regulasi yang muncul tetapi penegakan hukumnya lemah.

52