Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021
P. 62
Judul Perlu Kajian Khusus Penyerahan UPTLK Riau
Nama Media Riau Post
Newstrend Pelatihan Kerja Kemnaker
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-02-08 12:18:00
Ukuran 99x155mmk
Warna Warna
AD Value Rp 39.600.000
News Value Rp 118.800.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dari berbagai pemberitaan di media massa menyebutkan bahwa pihak Kementerian
Ketenagakerjaan RI berencana membangun UPTP di seluruh Provinsi di Indonesia. Di mana pihak
Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan 2 (dua) opsi yaitu: Menyerahkan tanah kosong
lalu dibangun Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) oleh Pemerintah Pusat
(Kementerian Ketenagakerjaan RI) dan menjadi Milik Pemerintah Pusat (Kementerian
Ketenagakerjaan RI)
PERLU KAJIAN KHUSUS PENYERAHAN UPTLK RIAU
DARI berbagai pemberitaan di media massa menyebutkan bahwa pihak Kementerian
Ketenagakerjaan RI berencana membangun UPTP di seluruh Provinsi di Indonesia. Di mana pihak
Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan 2 (dua) opsi yaitu:
Menyerahkan tanah kosong lalu dibangun Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK
UPTP) oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Ketenagakerjaan RI) dan menjadi Milik Pemerintah
Pusat (Kementerian Ketenagakerjaan RI)
Selain itu opsi kedua daerah menyerahkan ke pemerintah pusat (Kementerian Ketenagakerjaan
RI). Balai Latihan Kerja milik pemerintah daerah dengan kondisi tidak berfungsi secara optimal
dalam menyelenggarakan pelatihan kerja. Berdasarkan Hal di atas maka perlu kajian mendalam
dan khusus terkait hal penyerahan UPTLK Riau Kepada Pemerintah Pusat (Kementerian
Ketenagakerjaan RI) karena hal ini jelas ada dampak terhadap keputusan tersebut
Pertama, bila kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau lebih memilih
menyerahkan/menghibahkan semua Aset kedua Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK)
tersebut, maka perlu dikaji ulang dengan teliti dan mendalam bersama sama stakeholder yaitu
Pemerintah Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau, pihak akademisi, pihak Asosiasi, Pengusaha, pihak
Asesor LSP/BNSP, dan Pihak Pakar Praktisi Pelatihan Berbasis Kompetensi, agar dikemudian hari
tidak terjadi polemik atau permasalahan yang baru.
Kedua, Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) masih beroperasi/berjalan seperti bisanya.
61
