Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021
P. 66
Dalam rancangan beleid itu, pemerintah pusat bakal menanggung iuran sebesar 0,22 persen
dari upah sebulan. Kemudian, 0,24 persen sisanya bersumber dari sumber pendanaan JKP atau
rekomposisi dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14 persen dari upah sehingga iuran JKK untuk setiap
kelompok tingkat risiko berubah. Rinciannya, 0,1 persen dari upah sebulan untuk tingkat risiko
sangat rendah, 0,4 persen untuk tingkat risiko rendah, 0,75 persen untuk tingkat risiko sedang,
1,13 persen untuk tingkat risiko tinggi, dan 1,6 persen untuk tingkat risiko sangat tinggi.
Berikutnya, iuran JKM direkomposisi sebesar 0,1 persen sehingga iuran JKM menjadi 0,2 persen
dari upah sebulan.
Besaran upah yang dijadikan dasar perhitungan iuran adalah upah terakhir yang terdiri dari upah
pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Apabila upah perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar
perhitungannya adalah upah pokok.
Selain itu, upah yang menjadi dasar perhitungan iuran juga tidak melebihi batas atas upah.
Sesuai Pasal 11 (7) RPP JKP, besaran batas atas upah adalah Rp5 juta per bulan.
"Dalam hal upah melebihi batas atas upah sebagaimana dimaksud ayat (7) maka upah yang
digunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebesar batas atas upah," tulis Pasal 11 (8) RPP JKP.
Iuran tersebut dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data kepesertaan dari
BPJS Ketenagakerjaan.
Nantinya, pemerintah melakukan evaluasi secara berkala setiap 2 tahun terhadap besaran iuran
dan batas atas upah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan
kecukupan kewajiban aktuaria.
Sebagai informasi, RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan dapat diunduh melalui laman resmi
https://uu-ciptakerja.go.id/. Pemerintah mempersilakan masyarakat untuk mengunduh dan
memberikan masukan.
65
