Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021

mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan
kehilangan pekerjaan. Sebenarnya pesangon tidak diatur. Jadi di sini Indonesia makin lengkap
perlindungannya,”

neutral - Sukitman Sudjatmiko (Wakil Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi)) “Di
dalam RPP keikutsertaan PKWT tidak diperjelas. Namun kami harap setiap pekerja yang
kehilangan pekerjaan mendapat manfaat terlepas dari statusnya,”

neutral - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek)) “Dalam UU Cipta Kerja sendiri
ada peluang untuk mempekerjakan pekerja kontrak di bawah satu tahun. Dalam banyak kasus
ada yang hanya enam bulan dan di sini mereka tentu tidak bisa merasakan manfaat yang
dijanjikan,”

neutral - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek)) “Artinya JKP ini hanya janji
surga, ada peluang pekerja tak dapat manfaat karena pemberi kerja menyiasati dengan kontrak
kerja yang tidak sampai setahun. Dan praktik seperti ini sudah banyak ditemui,”

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan telah menyelesaikan pembahasan 4 Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Keempat
regulasi tersebut yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta
Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

4 RPP KLASTER KETENAGAKERJAAN RAMPUNG DIBAHAS, SELAMAT DATANG ERA
BARU?

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan telah menyelesaikan pembahasan 4 Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Keempat regulasi tersebut yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Dalam proses penggodokan UU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan adalah salah satu yang
paling membutuhkan pembahasan alot dan lama. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya 4 RPP
klaster tersebut selesai dibahas antara pemerintah, serikat pekerja, dengan pengusaha.

Namun, selesainya pembahasan 4 RPP ini bukan tanpa penolakan karena masih ada sejumlah
poin dalam regulasi ini yang mendapatkan sorotan misalnya skema penghitungan upah
minimum, efektivitas regulasi dalam menarik investasi dan lapangan kerja, skema pendanaan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), manfaat JKP, hingga pesangon.

Dalam RPP tentang Pengupahan yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015
tentang Pengupahan, pemerintah mengubah sejumlah ketentuan terkait dasar penghitungan
upah minimum. Pasal 25 dalam RPP menyebutkan upah minimum dibagi menjadi 2 jenis yakni
upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan syarat
tertentu.

70