Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021

Penetapan UMK juga mengacu pada syarat bila nilai selisih pertumbuhan ekonomi dan inflasi
suatu daerah selalu positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai provinsi selama tiga tahun
terakhir.

Dari sisi pengusaha, ketentuan penetapan upah minimum tersebut dipandang lebih
mencerminkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah. Dengan demikian,
penciptaan lapangan kerja bisa lebih didorong.

“Ketentuan kali ini lebih mencerminkan kondisi riil kemampuan ekonomi dan ketenagakerjaan
daerah,” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani
saat dihubungi, Minggu (7/2/2021).

Shinta menjelaskan formula baru tidak akan menyebabkan upah minimum menjadi fluktuatif
atau makin tertekan. Dia pun memastikan penetapan akan mengacu pada data-data yang dirilis
oleh BPS.

“Dengan adanya 3 variabel berupa paritas daya beli, penyerapan tenaga kerja, dan median upah
ini bisa mengurangi kesenjangan upah minimum antarwilayah,” lanjutnya.

Selain mengurangi kesenjangan ini, formula baru juga akan memacu pertumbuhan upah
minimum di wilayah yang relatif masih rendah dibandingkan dengan standar hidup di wilayah
tersebut. Formula baru ini juga disebutnya bisa menahan laju pertumbuhan upah minimum di
wilayah yang sudah terlalu tinggi dibandingkan dengan standar hidup.

Berbeda dengan regulasi pengupahan sebelumnya, RPP Pengupahan menyebutkan upah
minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, sedangkan upah
minimum kota/kabupaten ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi
kota/kabupaten yang bersangkutan.

Adapun kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud mengacu pada variabel paritas
daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah yang datanya bersumber dari BPS.

Ketentuan ini berbeda dengan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan yang menyebutkan upah
minimum mengacu pada standar kehidupan layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penyesuaian upah minimum setiap tahun pun dihitung
berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Dihubungi terpisah, Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani
mengemukakan formulasi baru akan diterapkan pada kabupaten/kota yang belum memiliki upah
minimum kota/kabupaten.

“Jadi jika daya beli di daerah tersebut makin bagus, upahnya akan mengikuti. Kalau tingkat
pengangguran sedikit artinya penyerapan tenaga kerja bagus, dengan demikian upah juga lebih
baik,” kata Dina saat dihubungi, Minggu (7/2/2021).

Variabel baru dalam penghitungan UMP yang didasari atas survei BPS ini disebut Dinar juga akan
merefleksikan tingkat kemampuan pengusaha memberi upah pada pekerja pemula. Selain itu,
formulasi terbaru dia sebut akan lebih adil, baik bagi pekerja maupun pemberi kerja.

“Ini nantinya akan lebih adil. Sebelumnya ketika daya beli suatu daerah rendah tetapi UMK harus
lebih tinggi dari UMP, perusahaan tidak mampu bayar. Padahal tidak ada penangguhan,” kata
Dinar.
JKP Jadi Jaring Pengaman?

Sebagaimana tertuang dalam RPP, manfaat JKP akan diberikan dalam bentuk uang tunai, akses
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Regulasi ini pun menegaskan bahwa manfaat bisa
72