Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021

UMP ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, sedangkan upah minimum
kota/kabupaten ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi kota/kabupaten yang
bersangkutan. Adapun kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud mengacu pada
variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah yang datanya
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Penyesuaian atau perubahan upah minimum sendiri dilakukan setiap tahun dengan mengacu
pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum wilayah
bersangkutan.

Batas atas dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita dikalikan rata-rata banyaknya
rumah tangga dibagi rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah tangga.
Sementara batas bawah upah minimum merupakan nilai acuan upah minimum terendah yang
dihitung dari 50 persen hasil penghitungan batas atas upah minimum.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar memandang
acuan baru upah minimum yang merujuk pada paritas daya beli, penyerapan tenaga kerja, dan
median upah erat kaitannya dengan kondisi ketersediaan lapangan kerja dan pencari kerja.

“Makin sedikit lapangan kerja dan makin banyak pencarinya, artinya upah akan turun. Kondisi
ini membuat daya tawar pekerja menjadi rendah karena pelaku usaha bisa dengan mudah
menentukan upah minimum,” kata Timboel, Sabtu (7/2/2021).

Dalam pasar ketenagakerjaan yang bebas, Timboel mengatakan posisi upah memang sangat
dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan lapangan kerja dan pencarinya. Dia menjelaskan upah
minimum yang selama ini ditetapkan rutin setiap tahun sejatinya memainkan peran sebagai
jaring pengaman agar pekerja tetap menerima upah layak tanpa harus mengkhawatirkan kondisi
pasar kerja.

“Kalau lapangan kerja banyak dan pencari sedikit, upah minimum bisa juga tinggi. Tetapi
masalah di Indonesia terjadi sebaliknya. Karena itu konsep upah minimum hadir, untuk
mencegah liberalisasi upah,” sambungnya.

Timboel pun berpendapat posisi tawar tenaga kerja tetaplah terbatas karena tingkat
pengangguran Indonesia cukup tinggi selama pandemi. Meski ruang negosiasi antara pemberi
dan pencari kerja tetap terbuka, dia menyebutkan pilihan pekerja pemula tetap terbatas di
tengah makin ketatnya pasar tenaga kerja.

“Saat peminat banyak dan lapangan kerja baru terbatas, negosiasi akan tertutup,” kata dia.

Dia menyebutkan polemik pengupahan yang berpotensi mencuat di bawah aturan baru bisa
dihindari jika pemerintah ketat mengawasi pemberi kerja dalam memberi upah. Dalam hal ini,
pekerja pemula harus dijamin tidak diupah di bawah upah minimum dan setelahnya mendapat
upah sesuai dengan struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan.
“Di RPP ini disebutkan bahwa skala dan struktur upah harus dilampirkan perusahaan, saya harap
bisa diterapkan. Jadi ada jaminan pekerja upahnya terus naik setiap tahun. Tidak seperti
sekarang yang sudah bertahun-tahun namun gajinya stuck,” kata Timboel.

Sebagaimana aturan pendahulu, upah minimum terdiri atas UMP dan UMK yang ditentukan oleh
gubernur. Tetapi berbeda dengan aturan pendahulu, UMK hanya bisa ditetapkan jika rata-rata
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota selama 3 tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi.

71