Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021
P. 76
Judul Iuran Program JKP 0,46% dari Upah Per Bulan
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg23
Jurnalis Pri
Tanggal 2021-02-08 05:04:00
Ukuran 380x104mmk
Warna Warna
AD Value Rp 58.520.000
News Value Rp 292.600.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Semangat JKP itu bagus,
mempertahankan daya beli untuk pekerja hidup layak. Tapi janganlah dengan persyaratan yang
susah, pelatihan juga harus sesuai kebutuhan industri. Jadi semua berlandaskan asas keadilan,
semangat bagus tapi realisasinya perlu sejalan
neutral - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Seharusnya ada jalan tengah,
seperti konsep Jepang, yakni tidak ada ketentuan 24 bulan kepesertaan dan 12 bulan iuran.
Konsepnya seharusnya seperti JKN, JKK, ataupun JKM, peserta atau penerima manfaat adalah
dia yang membayar iuran, dia berhak langsung mendapatkan manfaat
negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Padahal JKP ini, RPP PKWT, alih
daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta PHK itu kan dipangkas manfaat atas PHK Seharusnya
JPK ini diperluas segmennya, termasuk bagi pekerja yang mengundurkan diri, karena
perusahaan pailit, atau penggabungan usaha. Dengan begitu, pekerja yang di PHK juga bisa
merasa tidak dirugikan
Ringkasan
Pemerintah merilis Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mencantumkan iuran sebesar 0,46% dari upah per bulan
pekerja/buruh. Total iuran itu bersumber dari iuran pemerintah sebesar 0,22%, rekompo-sisi
iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (IKK) 0,14%, dan rekomposisi iuran Jaminan Kematian OKM)
0,10%. Dalam hal ini, batas atas upah pekerja/buruh untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp
5 juta. Nilai upah sebulan dihitung berdasarkan upah pokok dan tunjangan tetap. Nilai atas
besaran upah dan besaran persentase iuran mesti disesuaikan setiap dua tahun, dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria.
75
