Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021

Judul Iuran Program JKP 0,46%
Nama Media investor.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://investor.id/finance/iuran-program-jkp-046
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-08 04:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000

News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Semangat JKP itu bagus,
mempertahankan daya beli untuk pekerja hidup layak. Tapi janganlah dengan persyaratan yang
susah, pelatihan juga harus sesuai kebutuhan industri. Jadi semua berlandaskan asas keadilan,
semangat bagus tapi realisasinya perlu sejalan

neutral - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Seharusnya ada jalan tengah,
seperti konsep Jepang, yakni tidak ada ketentuan 24 bulan kepesertaan dan 12 bulan iuran.
Konsepnya seharusnya seperti JKN, JKK, ataupun JKM, peserta atau penerima manfaat adalah
dia yang membayar iuran, dia berhak langsung mendapatkan manfaat

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Padahal JKP ini, RPP PKWT, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK itu kan dipangkas manfaat atas PHK.
Seharusnya JPK ini diperluas segmennya, termasuk bagi pekerja yang mengundurkan diri,
karena perusahaan pailit, atau penggabungan usaha. Dengan begitu, pekerja yang di PHK juga
bisa merasa tidak dirugikan

Ringkasan

Pemerintah merilis Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang program Jaminan Pekerjaan
(JKP) yang menyebutkan iuran sebesar 0,46% dari upah perbulan pekerja/buruh. Total iuran itu
bersumber dari iuran pemerintah sebesar 0,22%, rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) 0,14%, dan rekomposisi iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,10%. Dalam hal ini,
batas atas upah pekerja/buruh untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta. Nilai upah
sebulan dihitung berdasarkan upah pokok dan tunjangan tetap. Nilai atas besaran upah dan
besaran persentase iuran mesti disesuaikan setiap dua tahun, dengan mempertimbangkan
kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria.

79