Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021

mendapatkan manfaat JKP ketika perjanjian kontrak kerjanya usai. Sebaiknya ketentuan itu
dihapus dan mengikuti syarat dari program jaminan sosial sebelumnya.
"Seharusnya ada jalan tengah, seperti konsep Jepang, yakni tidak ada ketentuan 24 bulan
kepesertaan dan 12 bulan iuran. Konsepnya seharusnya seperti JKN, JKK, ataupun JKM, peserta
atau penerima manfaat adalah dia yang membayar iuran, dia berhak langsung mendapatkan
manfaat," ujar dia.

Permasalah kedua, sambung dia, belum semua pengusaha berkenan mengikutsertakan
pekerjanya pada sejumlah program sosial sebelumnya. Satu program saja tidak diikutsertakan,
maka pekerja/buruh yang kena PHK tidak akan mendapat manfaat.

Lebih lanjut, permasalahan ketiga adalah pengecualian manfaat bagi peserta yang
mengundurkan diri. Timboel pun menyatakan, masih banyak pengusaha yang meminta
pekerja/buruhnya mengundurkan diri. Selain itu, fenomena keinginan pekerja mengundurkan
diri untuk berwirausaha dan alasan lainnya dianggap masih layak untuk meraih manfaat JKP.
"Padahal JKP ini, RPP PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK itu kan
dipangkas manfaat atas PHK. Seharusnya JPK ini diperluas segmennya, termasuk bagi pekerja
yang mengundurkan diri, karena perusahaan pailit, atau penggabungan usaha. Dengan begitu,
pekerja yang di PHK juga bisa merasa tidak dirugikan," papar Timboel.
Dia menambahkan, UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja sudah sangat jelas dalam memberi
instruksi. Beleid itu mengatakan bahwa peserta JKP adalah setiap orang yang telah membayar
iuran. Seharusnya klausul-klausul yang menghambat pekerja/buruh mendapatkan manfaat JKP
perlu ditiadakan. Hanya dengan begitu, amanah penyelenggaraan JKP bisa sesuai yakni
mempertahankan kehidupan yang layak para pekerja/buruh.

Manfaat JKP Sementara itu, RPP juga merinci masing-masing manfaat JKP yang terdiri dari uang
tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Terkait manfaat uang tunai, bakal
diberikan setiap bulan selama paling banyak enam bulan. Namun dengan ketentuan, sebesar
45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% dari upah untuk tiga bulan berikutnya.

Terkait manfaat akses informasi pasar kerja, yakni dalam bentuk informasi pasar kerja dan
bimbingan jabatan. Informasi pasar kerja maksudnya adalah penyediaan data lowongan
pekerjaan. Sedangkan layanan bimbingan jabatan adalah asesmen diri atau penilaian diri, serta
konseling karir.

Sedangkan manfaat pelatihan kerja merupakan pelatihan berbasis kompetensi. Hal itu dilakukan
melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem informasi BPJS TK dalam Sistem
Informasi Ketenagakerjaan, yang juga dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

Pelatihan kerja dilakukan melalui lembaga pelatihan milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pemilihan jenis pelatihan, lembaga
pelatihan, dan pemanfaatan pelatihan diatur dengan Peraturan Menteri. Begitu juga ketentuan
mengenai pembayaran manfaat pelatihan kerja.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

81