Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021

diterima jika peserta mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), baik untuk hubungan kerja
waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu
Manfaat uang tunai diterima setiap bulan paling banyak 6 bulan dengan besaran 45 persen upah
pada 3 bulan pertama dan sebesar 25 persen upah pada 3 bulan setelahnya. Selain itu, hak atas
manfaat JKP paling banyak diajukan 3 kali dalam masa usia kerja.

Ketua Komite Jaminan Sosial Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Soeprayitno mengemukakan bahwa kehadiran JKP bakal memberi jaminan sosial kepada pekerja
alih-alih memperlebar peluang dilakukannya pemutusan hubungan kerja.

Soeprayitno mengemukakan kehadiran JKP yang memberi manfaat pelatihan kerja diperlukan
untuk memfasilitasi transformasi struktur pekerja yang berubah karena pandemi.

“Tidak benar JKP bakal memudahkan PHK. Bagaimanapun akibat transformasi industri ada
pekerja yang hilang dan tergantikan jenis pekerjaan baru, dalam hal ini tenaga kerja harus bisa
re-skilling dan upskilling,” kata Soeprayitno saat dihubungi, Minggu (7/2/2021).

Dia juga menjelaskan kehadiran JKP merupakan bentuk antisipasi dalam menghadapi potensi
krisis ekonomi seperti yang saat ini terjadi. Dengan adanya perlindungan sosial tambahan,
pekerja dapat memperoleh kepastian.

“Dalam konvensi ILO perlindungan masa kerja yang wajib itu mencakup jaminan kecelakaan
kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sebenarnya
pesangon tidak diatur. Jadi di sini Indonesia makin lengkap perlindungannya,” kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Sukitman Sudjatmiko yang
turut serta dalam pembahasan RPP mengatakan sejumlah usul telah disampaikan pekerja dan
diharapkan dapat diakomodasi. Di antara usul tersebut mencakup jaminan keikutsertaan pekerja
dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan rekomposisi Jaminan Kematian (JKm)
sehingga nilai manfaat dapat lebih besar.

“Di dalam RPP keikutsertaan PKWT tidak diperjelas. Namun kami harap setiap pekerja yang
kehilangan pekerjaan mendapat manfaat terlepas dari statusnya,” kata Sukitman.

Dia pun memberi catatan bahwa manfaat dalam JKP tidak boleh dipotong dari nilai pesangon
yang wajib diberikan pelaku usaha kepada pekerja korban PHK. Dalam hal ini, dia mengatakan
aktuaria harus memastikan nilai manfaat tidak diambil dari pesangon.
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 RPP tentang JKP, manfaat berupa uang tunai, informasi
pasar kerja, dan pelatihan dapat diajukan jika peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan
dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-berturut pada BPJS
Ketenagakerjaan sebelum PHK terjadi.
Namun, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Mirah Sumirat mengatakan regulasi JKP tidak
akan menjamin pekerja dengan status kontrak atau dengan perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) dapat menikmati manfaat yang diberikan.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 RPP tentang JKP, manfaat berupa uang tunai, informasi
pasar kerja, dan pelatihan dapat diajukan jika peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan
dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat enam bulan berturut-berturut pada
BPJS Ketenagakerjaan sebelum PHK terjadi. Namun dalam praktiknya, Mirah mengatakan
terdapat pekerja yang kontrak kerjanya berada di bawah batas minimum masa iur.

73