Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021
P. 65
Judul RPP JKP, Iuran Jaminan Kehilangan Kerja 0,46 Persen Dari Upah
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210208105711-92-
603537/rpp-jkp-iuran-jaminan-kehilangan-kerja-046-persen-dari-upah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-08 11:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Netral
Narasumber
negative - Pasal 11 (8) RPP JKP (NA) Dalam hal upah melebihi batas atas upah sebagaimana
dimaksud ayat (7) maka upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebesar batas
atas upah
Ringkasan
Pemerintah berencana memberlakukan besaran iuran jaminan kehilangan pekerjaan ( JKP )
sebesar 0,46 persen dari upah pekerja/buruh per bulan. Hal itu tertuang dalam Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang JKP. Beleid itu merupakan aturan turunan Undang-undang
Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada
pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai,
akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
RPP JKP, IURAN JAMINAN KEHILANGAN KERJA 0,46 PERSEN DARI UPAH
Jakarta - Pemerintah berencana memberlakukan besaran iuran jaminan kehilangan pekerjaan
(JKP ) sebesar 0,46 persen dari upah pekerja/buruh per bulan. Hal itu tertuang dalam Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang JKP.
Beleid itu merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.
Sebelumnya, JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang
mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja.
"Iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan," tulis pemerintah dalam Pasal 11 (1) RPP
JKP, dikutip Senin (8/2).
64
