Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021

Dimana kedua UPT-LK tersebut mendapatkan dana APBD dan APBN untuk melaksanakan
Pelatihan, pemagangan, Sertifikasi dan Penempatan Kerja.
Serta telah banyak melakukan kerja sama dengan pihak asosiasi, pihak industri, pihak Lembaga
Sertifikasi Profesi dan perusahaan jasa tenaga kerja ke luar negeri. Oleh karena itu perlu
dirumuskan tentang budget sharing pusat dan daerah dalam master plan yang terukur.

Ketiga, Seharusnya Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat (Kementerian
Ketenagakerjaan RI), bersama - sama melakukan Training Needs Analysis agar bisa bersama -
sama menyusun dan membuat program Pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi Oleh BNSP, dan
Penempatan Kerja yang dibutuhkan pangsa pasar di Provinsi Riau.

Keempat, sebaiknya Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Riau
menyiapkan lahan tanah kosong untuk diserahkan ke pihak Pemerintah Pusat (Kementerian
Ketenagakerjaan RI). Dengan demikian maka pihak pemerintah pusat tentu akan membangun
infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sumber daya manusia di wilayah Riau.
Kelima, aset seperti rumah dinas di lingkungan kedua UPT-LK masih milik Pemerintah Provinsi
Riau bukan milik pemerintah pusat (Kementerian Ketenagakerjaan RI). Maka tidaklah tepat bila
perumahan itu harus dikosongkan dengan alasan direhab untuk pihak ASN Kementerian
Ketenagakerjaan. Sementara dalam kunjungan Ibu Kepala Biro Organisasi Sumber daya Manusia
dan Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 28 Januari 2020 menyebutkan tidak
membutuhkan perumahasan dinas tersebut.

Keenam, alasan bahwa kualitas tenaga pengajar/instruktur tidak kompeten di masing - masing
bidang yang diajarkan kurang tepat Padahal tenaga pengajar/instruktur yang ada sudah
melewati pendidikan dasar instruktur, minimal memiliki sertifikat Metodologi level III, memiliki
sertifikat teknis dari BNSP. Bahkan mereka telah berpengalaman lebih kurang 14 tahun dimana
mereka telah mengabdi dan sudah banyak mencetak calon tenaga kerja yang kompeten.

Ketujuh, manajemen pengelolaan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Riau yang kurang efektif. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sampai saat ini
tidak memiliki Roadmap mengatasi permasalahan pengangguran/Pembangunan Infrastruktur
Sumber Daya Manusia. Untuk itu Dinas perlu melakukan perbaikan manajemen pengelolaan
secara professional.

Dari 7 (tujuh poin) di atas, Sangatlah ironis dan pola pikir terbalik disaat era otonomi daerah
dalam rangka dalam melakukan pemberdayaan masyarakat secara mandiri, kita justru
mengalihkan asset kedua Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) ke pemerintah pusat
yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Jadi sangat perlu dilakukan diskusi/kajian khusus dengan benar dan teliti lebih mendalam
bersama-sama semua pihak terkait.***

Oleh:

DARNILAWATI

Ketua ISEI Komisariat UIN Suska Riau

62