Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021
P. 63

Dimana  kedua  UPT-LK  tersebut  mendapatkan  dana  APBD  dan  APBN  untuk  melaksanakan
              Pelatihan, pemagangan, Sertifikasi dan Penempatan Kerja.
              Serta telah banyak melakukan kerja sama dengan pihak asosiasi, pihak industri, pihak Lembaga
              Sertifikasi  Profesi  dan  perusahaan  jasa  tenaga  kerja  ke  luar  negeri.  Oleh  karena  itu  perlu
              dirumuskan tentang budget sharing pusat dan daerah dalam master plan yang terukur.

              Ketiga,  Seharusnya  Pemerintah  Provinsi  Riau  dan  Pemerintah  Pusat  (Kementerian
              Ketenagakerjaan RI), bersama - sama melakukan Training Needs Analysis agar bisa bersama -
              sama  menyusun  dan  membuat  program  Pelatihan,  Pemagangan,  Sertifikasi  Oleh  BNSP,  dan
              Penempatan Kerja yang dibutuhkan pangsa pasar di Provinsi Riau.

              Keempat, sebaiknya Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Riau
              menyiapkan  lahan  tanah  kosong  untuk  diserahkan  ke  pihak  Pemerintah  Pusat  (Kementerian
              Ketenagakerjaan RI). Dengan demikian maka pihak pemerintah pusat tentu akan membangun
              infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sumber daya manusia di wilayah Riau.
              Kelima, aset seperti rumah dinas di lingkungan kedua UPT-LK masih milik Pemerintah Provinsi
              Riau bukan milik pemerintah pusat (Kementerian Ketenagakerjaan RI). Maka tidaklah tepat bila
              perumahan  itu  harus  dikosongkan  dengan  alasan  direhab  untuk  pihak  ASN  Kementerian
              Ketenagakerjaan. Sementara dalam kunjungan Ibu Kepala Biro Organisasi Sumber daya Manusia
              dan Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 28 Januari 2020 menyebutkan tidak
              membutuhkan perumahasan dinas tersebut.

              Keenam, alasan bahwa kualitas tenaga pengajar/instruktur tidak kompeten di masing - masing
              bidang  yang  diajarkan  kurang  tepat  Padahal  tenaga  pengajar/instruktur  yang  ada  sudah
              melewati pendidikan dasar instruktur, minimal memiliki sertifikat Metodologi level III, memiliki
              sertifikat teknis dari BNSP. Bahkan mereka telah berpengalaman lebih kurang 14 tahun dimana
              mereka telah mengabdi dan sudah banyak mencetak calon tenaga kerja yang kompeten.

              Ketujuh, manajemen pengelolaan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
              Riau yang kurang efektif. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sampai saat ini
              tidak  memiliki  Roadmap  mengatasi  permasalahan  pengangguran/Pembangunan  Infrastruktur
              Sumber  Daya  Manusia.  Untuk  itu  Dinas  perlu  melakukan  perbaikan  manajemen  pengelolaan
              secara professional.

              Dari 7 (tujuh poin) di atas, Sangatlah ironis dan pola pikir terbalik disaat era otonomi daerah
              dalam  rangka  dalam  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  secara  mandiri,  kita  justru
              mengalihkan asset kedua Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) ke pemerintah pusat
              yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI.

              Jadi  sangat  perlu  dilakukan  diskusi/kajian  khusus  dengan  benar  dan  teliti  lebih  mendalam
              bersama-sama semua pihak terkait.***

              Oleh:

              DARNILAWATI

              Ketua ISEI Komisariat UIN Suska Riau










                                                           62
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68