Page 130 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 130
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di webinar 'Gerakan Ibu Bangsa Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga', menegaskan bahwa manfaat yang besar akan diterima oleh PRT jika
mendapatkan jaminan.
Pasalnya, PRT merupakan salah satu dari jenis pekerjaan sektor informal, dimana salah satu
kelemahannya ada di pelindungan terhadap pekerja dalam berbagai aspek.
"Perlindungan PRT tidak akan terwujud tanpa sinergi dari semua pihak. Perlindungan PRT tidak
hanya tanggung jawab Pemerintah namun juga tugas kita semua termasuk lingkungan dimana
PRT tersebut bekerja," kata Ida Fauziyah.
Kemnaker menerbitkan regulasi untuk memberikan pelindungan terhadap PRT melalui
Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Didalamnya ada regulasi yang mengatur tentang perjanjian kerja, kewajiban PRT, pemberi kerja,
jam kerja, libur seminggu sekali, hak cuti 12 hari per tahun, THR, jaminan sosial dan kesehatan,
kondisi kerja yang layak serta batas usia minimum PRT.
Permenaker ini juga melakukan pengaturan terhadap Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga
(LPPRT), mulai dari permasalahan izin usaha hingga terkait pembinaan dan pengawasan.
"PRT yang wilayah kerjanya domestik dan swasta termasuk rentan terhadap diskriminasi seperti
pelecehan profesi, eksploitasi, kekerasan baik secara ekonomi, fisik maupun psikologi dalam
bentuk intimidasi," ucap Menaker Ida.
Ia mengungkapkan, karena sulitnya pengawasan menyebabkan banyak PRT yang terlibat kasus
hukum dalam hal ketenagakerjaan ataupun pidana seringkali berada pada posisi yang lemah.
Data dari International Labour Organization (ILO) tahun 2015 menunjukkan jumlah PRT di
Indonesia diperkirakan sekitar 4,2 juta orang yang jumlahnya sudah semakin meningkat hingga
saat ini.
Untuk level internasional ILO memperkirakan jumlah PRT di seluruh dunia ada sekitar 67.1 juta
orang dan 11.5 juta atau 17,2% diantaranya merupakan PRT migran.
"Untuk Indonesia diperkirakan sekitar 60-70 persen dari total 9 juta PMI adalah perempuan yang
bekerja sebagai PRT di luar negeri," lanjut Menaker Ida.
Data menunjukkan jumlah PRT yang sudah tercover oleh jaminan sosial baik kesehatan ataupun
ketenagakerjaan masih sangat minim.
Sehingga launching Jamsostek bagi PRT akan memberikan dampak yang positif, karena manfaat
yang bisa diperoleh dari program ini sangat besar baik bagi pekerja ataupun pemberi kerja.
Regulasi yang ada, mulai dari UU SJSN Nomor 40 tahun 2004, Perpres 109 tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial hingga Permenaker nomor 2 tahun 2015 tentang
pelindungan PRT sudah mengisyaratkan bahwa PRT juga wajib diikutkan dalam program jaminan
sosial.
Oleh karena itu, Ida mengapresiasi Kowani yang dari tahun ke tahun terus konsisten dalam
memperjuangkan pelindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi PRT yang mayoritas adalah
perempuan.
"Saya berharap semoga program ini bisa memperluas cakupan jaminan sosial khususnya
ketenagakerjaan bagi para PRT di Indonesia," kata Menaker Ida.
129
