Page 141 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

perlindungan terhadap pekerja dalam berbagai aspek. Hal ini menjadi salah satufaktor penyebab
pekerjaan sebagai PRT, masih penuh dengan keringanan dan resiko yang merugikan PRT.
"PRT yang wilayah kerjanya domestik dan swasta, termasuk rentan terhadap diskriminasi.
Seperti pelecehan profesi, eksploitasi, kekerasan baik secara ekonomi, fisik maupun psikmologi
dalam bentuk intimida4i," ungkap Menaker, Diungkapkan, karena sulitnya pengawasan,
menyebabkan banyak PRT yang terlibat kasus hukum. Dalam hal ketenagakerjaan ataupun
pidana, seringkali PRT berada pada posisi yang lemah.

"Semua hal ini adalah tantangan untuk memberikan perlindungan terhadap PRT yang harus terus
diperbaiki," tambah Ida Fauziyah.

Dari data ILO (International Labour Organization) tahun 2015, tercatat jumlah PRT di Indonesia
sekitar 4,2 juta orang. Jumlah itu semakin meningkat hingga saat ini. Untuk level internasional
ILO memperkirakan PRT di seluruh dunia menc apai sekitar 67,1 juta orang dan 11,5 juta orang
atau 17,2 % diantaranya PRT migran.
"Dari total 9 juta PMI yang bekerja di luar negeri, 60% hingga 70% bekerja sebagai PRT adalah
perempuan," ungkap nya.

Menaker memberi apresiasi Kowani yang dari tahun ke tahun terus konsisten dalam
memperjuangkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan PRT, yng mayoritas perempuan.
Hal ini, kata Menaker, merupakan bentuk solidaritas sebagai kaum perempuan untuk men-
sejahterakan sesama. Sekaligus menunjukkan bahwa "Women support Women" adalah benar
adanya.

"Tentunya ini sangat positif dengan adanya launching Jamsostek bagi PRT. Karena kita semua
tahu, bahwa data menunjukkan jumlah PRT yang sudah tercover Jamsos, baik kesehatan
ataupun ketenagakerjaan masih sangat minim," ungkap Menaker.

Manfaat yang bisa diperoleh dari program ini, sangat besar, lanjutnya. Baik bagi pekerja ataupun
bagi pemberi kerja. REgulasi uang ada mulai dari UU SJSN nomor 40 tahun 2004, Perpres 109
tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jamsos hingga Permenaker nomor 2 tahun 2015
tentang Pelindungan PRT sudah meng-isyaratkan bahwa PRT juga wajib diikutkan dalam.
Program Jamsos.
"Saya berharap, program ini bisa memperluas cakupan Jamsos khususnya ketenagakerjaan bagi
para PRT di Indonesia," tandas Menaker. [ira].

140