Page 136 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 136
Judul Apindo Dukung Pembiayaan Perumahan Pekerja dari JHT
Nama Media bisnis.com
Newstrend Manfaat Program JHT dan JKP
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211103/12/1461774/apindo-
dukung-pembiayaan-perumahan-pekerja-dari-jht
Jurnalis Nyoman Ary Wahyudi
Tanggal 2021-11-03 19:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai positif kebijakan teranyar ihwal manfaat layanan
tambahan (MLT) pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi program jaminan hari
tua (JHT). Kebijakan teranyar terkait dengan pembiayaan perumahan bagi pekerja itu tertuang
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 17/2021 yang baru diundangkan
pada akhir September 2021.
APINDO DUKUNG PEMBIAYAAN PERUMAHAN PEKERJA DARI JHT
JAKARTA-- Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai positif kebijakan teranyar ihwal
manfaat layanan tambahan (MLT) pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi
program jaminan hari tua (JHT). Kebijakan teranyar terkait dengan pembiayaan perumahan bagi
pekerja itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 17/2021 yang
baru diundangkan pada akhir September 2021.
Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan Permenaker itu memberi formulasi
yang jelas antara pihak debitur dan kreditur di tengah upaya pembiayaan perumahan bagi
pekerja. Dengan demikian, Hariyadi memproyeksikan, fasilitas pembiayaan perumahan itu dapat
berjalan optimal ke depannya.
"Tentu kami sangat berbahagia sekali ya dari pengusaha pekerja itu kan aset, kalau dia punya
rumah dan kebutuhan dasarnya terpenuhi sudah pasti dia kerjanya tenang, di sisi lain BPJS
Ketenagakerjaan juga senang karena punya long term membership," kata Hariyadi saat
mengadakan konferensi pers, Rabu (3/11/2021).
Di sisi lain, kata Hariyadi, dana investasi JHT yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan sudah
mencapai di angka sekitar Rp450 triliun. Menurut dia, dana investasi itu mesti dioptimalkan untuk
dikembalikan pada kesejahteraan pekerja.
"Cukup besar. Artinya kesejahteraan pekerja kita sudah ada aturannya mainnya," kata dia.
135
