Page 189 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 189
Sama seperti sebelumnya, Said menyebut tuntutan akan membawa empat hal. Pertama, naikkan
Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar 7-10 persen.
Kedua, berlakukan upah minimum sektoral UMSK 2021 dan 2022. Ketiga, cabut Omnibus Law
Undang-undang Cipta Kerja. Dan keempat berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa
Omnibus Law.
"Tetap di empat isu tersebut, titik sentralnya adalah upah minimum. Pada 10 november Buruh
kembali turun ke jalan, dalam jumlah yang lebih besar," kata dia.
Dia kembali menegaskan bahwa penentuan kenaikan upah tidak bisa menggunakan instrumen
hukum PP 36 Tahun 2021. Sebab, aturan itu berada di bawah Undang-undang Cipta Kerja yang
sedang digugat oleh buruh.
"Maka KSPI menggunakan UU nomor 13/2003 dan PP 78/2015, bahwa kenaikan upah minimum
menggunakan perhitungan inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan mempertimbangkan
Kebutuhan Hidup Layak," terangnya.
[idr].
188
