Page 184 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

pekerja/buruh melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang
penyerapannya masih rendah.
"Untuk mendapatkan masukan skema perubahan Permenaker tersebut dilakukan diskusi-diskusi
dengan DJSN, Apindo, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas strategi meningkatkan
penyerapan MLT," ujar Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan
tertulis yang diterima dari Jakarta, Rabu.

Indah mengatakan dalam membahas skema perubahan Permenaker tersebut, Kemnaker telah
menggelar beberapa kali Forum Group Discussion (FGD) dengan sejumlah pihak.

Forum diskusi itu membahas mulai dari penyusunan pokok-pokok pikiran, draf Permenaker,
harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, hingga Repmenaker yang telah ditetapkan
Menaker menjadi Permenaker dan diundangkan pada tanggal 29 September 2021.

"Penyempurnaan Permenaker No. 35 Tahun 2016 dengan Permenaker No. 17 Tahun 2021 ini
merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pekerja/buruh peserta
program JHT untuk memiliki rumah sendiri," kata dia.

Menurutnya, ada empat pengaturan baru dalam Permenaker No. 17 Tahun 2021. Pertama,
penambahan bank daerah yang tergabung dalam ASBANDA ikut serta dalam penyaluran MLT.
Kedua, penambahan skema baru berupa novasi, yaitu pengalihan KPR umum menjadi KPR MLT.

Lalu, penetapan besaran nominal pinjaman pada masing-masing jenis manfaat dalam MLT.
Terakhir, penyesuaian suku bunga deposito sebagai dasar perhitungan suku bunga funding dan
lending.

Lahirnya Permenaker 17 Tahun 2021 juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah, BPJS
Ketenagakerjaan, Apindo, dan pekerja/buruh maupun perbankan. Bagi pemerintah, Permenaker
ini akan memastikan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh untuk memiliki
rumah sendiri.

Bagi BPJS Ketenagakerjaan manfaatnya akan memberikan kepastian suku bunga penempatan
(funding) dan bagi pengusaha/APINDO, akan meningkatkan produktivitas pekerja, yang akan
berpengaruh pada peningkatan produktivitas usaha.

Sedangkan manfaat bagi pekerja/buruh, akan memberikan kemudahan untuk memiliki rumah
sendiri, suku bunga pinjaman rendah, mendapatkan manfaat tambahan tanpa adanya tambahan
iuran dan kepesertaan dalam program JHT. Sementara bagi perbankan akan memberikan
manfaat margin bank yang memadai.

"Saya berharap pemberlakuan Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 dengan pengaturan hal-hal
baru tersebut, dapat memberikan kemudahan bagi pekerja/buruh yang telah menjadi peserta
program JHT untuk memiliki rumah sendiri, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan
produktivitas dalam bekerja," katanya.

183