Page 186 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

"Aksi akan dipusatkan di kantor gubernur, bupati/wali kota, dan kantor DPRD wilayah masing-
masing," kata Said dalam konferensi pers daring, Rabu (3/11).
Said menyebut, tuntutan dalam aksi 10 November masih sama dengan tuntutan pada aksi
sebelumnya. Pertama, naikkan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 sebesar 7-
10 persen.

Kedua, berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021 dan 2022. Ketiga,
batalkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Keempat, tetap
berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa diikat UU Nomor 11 tahun 2020.

Said menjelaskan, aksi kali ini juga merupakan respons atas pernyataan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) yang dinilai 'bersikap tidak adil dan serakah'. Apindo, kata Said, tak
menjelaskan arti kerugian perusahaan saat pandemi. Padahal, tak semua perusahaan yang
merugi.

Terlebih, lanjut dia, KSPI sudah menyatakan sikap bahwa tidak masalah jika perusahaan yang
merugi akibat Covid-19 tak menaikkan upah. "Tapi syaratnya, tunjukkan pembukuan perusahaan
selama dua tahun berturut-turut yang memperlihatkan kerugian. Itu kan fair, tidak bisa hanya
omongan saja," ujarnya.

Said juga mempertanyakan pernyataan Apindo yang mendorong pemerintah menetapkan UMP
dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sebab, gugatan atas UU
Nomor 11 tahun 2020 itu masih disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan PP Nomor
36 adalah turunan dari UU tersebut.

"Wong undang-undangnya masih digugat, kok dipakai. Aneh, (Kalau dipakai) berarti pemerintah
tidak taat hukum dong," ujar Said.

KSPI, lanjut dia, meminta pemerintah menggunakan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan
UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dua beleid tersebut, mengamanatkan
penetapan upah minimum harus menghitung angka inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi year
on yaer dan mepertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dengan formula itu, perhitungan
KSPI menghasilkan bahwa upah minimum 2022 harus naik 7-10 persen.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut, upah minimum akan
ditetapkan pada akhir November. Dalam proses penetapannya, Kemnaker menggunakan PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Omnibus Law). Kini, Kemenaker masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait
pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, dan kelayakan hidup.

185