Page 197 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 197

Judul               UMP DKI Jakarta 2022 akan Segera Diumumkan November Ini
                Nama Media          jurnalnusantara.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         http://jurnalnusantara.com/2021/11/03/ump-dki-jakarta-2022-akan-
                                    segera-diumumkan-november-ini/
                Jurnalis            admin
                Tanggal             2021-11-03 16:44:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2022 akan segera diumumkan. Berdasarkan
              ketentuan dari Menteri Ketenagakerjaan pengumuman, UMP paling lambat diumumkan pada 21
              November 2021.



              UMP DKI JAKARTA 2022 AKAN SEGERA DIUMUMKAN NOVEMBER INI

              Jakarta,  JNcom  –  Upah  minimum  provinsi  atau  UMP  DKI  Jakarta  tahun  2022  akan  segera
              diumumkan. Berdasarkan ketentuan dari Menteri Ketenagakerjaan pengumuman, UMP paling
              lambat diumumkan pada 21 November 2021.

              Menanggapi  hal  itu  Wakil  Ketua  Dewan  Pengupahan  Nasional  (Dapenas  RI)  Adi  Mahfudz,
              menjelaskan UMP merupakan domain pemerintah untuk menetapkan. Sementara itu Ia mengaku
              masih menunggu rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal data pertumbuhan ekonomi “Data dari
              BPS itu paling lambat 5 November terkait pertumbuhan ekonomi termasuk PDB yang akan kita
              bahas,” kata Adi, Rabu (3/11/2021).

              Adi menambahkan, bahwa polemik upah minimum semestinya mengacu pada peraturan yang
              ditetapkan  pemerintah  dan  tidak  menggunakan  pendekatan  yang  berbeda-beda  di  tingkat
              daerah.

              “Hal ini dibarengi upaya peningkatan produktifitas ketenagakerjaan,” jelasnya.

              Sedangkan  menurut  Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  atau  Apindo,  Hariyadi
              B.Sukamdani  mengutarakan,  pihaknya  mengapresiasi  keputusan  Pemerintah  terkait  Upah
              Minimum yang mengacu pada kondisi perekonomian makro tahun berjalan.

              “Diharapkan Kepala Daerah patuh dan taat untuk mengikuti formula berdasar PP no.36/2021.
              Terlebih, kondisi pandemi menuntut adanya percepatan pemulihan ekonomi melalui penyerapan
              tenaga kerja di tengah masyarakat,” tandasnya. (SR)


                                                           196
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202