Page 259 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 259

mengatakan,  bahwa  MLT  JHT  merupakan  wujud  konkret  kepedulian  pemerintah  terhadap
              kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja.


              ATURAN ANYAR, PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BISA DAPAT MANFAAT
              TAMBAHAN MILIKI RUMAH

              Kementerian  Ketenagakerjaan  RI,  bersama  Apindo  dan  BPJS  Ketenagakerjaan  memberikan
              sosialisasi tentang perubahan atas Permenaker No. 35 Tahun 2016 terkait tata cara pemberian,
              persyaratan dan jenis Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT)
              menjadi Permenaker no. 17 Tahun 2021.

              Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK)
              Kementerian Ketenagakerjaan RI, Indah Anggoro Putri mengatakan, bahwa MLT JHT merupakan
              wujud konkret kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja.

              "Karena MLT ini memberikan manfaat layanan tambahan dari JHT, untuk memenuhi salah satu
              kebutuhan primer atau kebutuhan pokok pekerja yaitu memiliki rumah sendiri," tutur Indah,
              dalam press conference virtual Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021, Rabu
              (3/11).

              Indah menyampaikan, memiliki rumah merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan, dengan
              demikian pemerintah berupaya memberikan perhatiannya kepada para pekerja.
              "Permenaker no.17 Tahun 2021 ini diterbitkan atas dasar evaluasi kita semua, yakni Kemnaker,
              BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Jamsostek sebagai operator jaminan-jaminan sosial, Apindo,
              bank-bank penyalur atau himbara," jelas Indah.

              Diketahui bahwa MLT sudah ada sejak 2016. Namun, berdasarkan beberapa evaluasi, Indah
              mengakui jumlah penggunanya masih kurang.

              Hal  itu  terjadi  karena  masih  kurangnya  sosialisasi,  pemberian  pemahaman,  dan  daya  tarik.
              "Adanya  kurang  sosialisasi  bahwa  dana  JHT  yang  pekerja  iurkan,  yang  dikelola  oleh  BPJS
              Jamsostek itu sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam bentuk perumahan," ungkap Indah.

              Indah menyebutkan, kurangnya daya tarik terjadi dikarenakan bunga MLT yang terlalu tinggi.
              "Evaluasi kami juga melihat bahwa bank-bank penyalur juga kurang memberikan pelayanan-
              pelayanan khusus yang memudahkan bagi para pekerja mengambil manfaat MLT ini," jelasnya.

              "Akhirnya,  berdasarkan  evaluasi  tersebut,  dengan  arahan  Menaker  tentunya  kami  merevisi
              Permenaker  no.35  Tahun  2016  menjadi  Permenaker  no.17  Tahun  2021  yang  intinya  adalah
              memastikan pekerja memiliki rumah sendiri melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT)
              dana Jaminan Hari Tua (JHT)," terang Indah.

              Reporter: Natasha Khairunisa Amani Sumber: Liputan6 [bim].














                                                           258
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264