Page 46 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

Hal-hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam
Program JHT yang merupakan revisi aturan sebelumnya, yakni Permenaker Nomor 35 Tahun
2016.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, Rabu (3/11/2021), berharap, lewat revisi permenaker itu,
pekerja bisa lebih mudah mendapat pinjaman rumah melalui program BP Jamsostek. Selama ini,
realisasi pinjaman perumahan bagi pekerja masih rendah. Pekerja sulit mendapat pinjaman,
salah satunya, karena kurangnya minat perbankan menyalurkan MLT kepada pekerja.

Hal itu karena selisih margin sangat rendah sehingga bank dinilai lebih tertarik menyalurkan
lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (F L P P) yang menyasar masyarakat
berpenghasilan rendah. Faktor lain, banyak pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sebagai
debitor bank serta daya tarik MLT yang kurang karena bunganya dianggap terlalu tinggi dan
tidak jauh berbeda dari KPR biasa.

'Ini hasil kajian kami atas penerapan permenaker yang dulu. Kami telah berpesan ke Himbara
(Himpunan Bank Milik Negara/BUMN) dan Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah) agar
ke depan jangan mempersulit pekerja," ujarnya.

Kendala

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadi mengatakan, selama ini pekerja sulit
mengakses MLT karena terkendala di perbankan. "Banyak hal yang jadi hambatan, terutama
soal syarat dan ketentuan di bank yang tidak bisa dikompromikan," kata Ristadi.

Faktor kedua yang jadi penghambat adalah ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar iuran
rutin program Jamsostek pekerjanya. Akibat kelalaian pihak pemberi kerja, pekerja tidak bisa
ikut mengakses manfaat pembiayaan rumah itu.
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys
Raweyai meminta BP Jamsostek dan perbankan memberi kemudahan bagi pekerja kontrak agar
bisa mengakses MLT.

Terkait hal itu, Indah Anggoro Putri mengatakan, pekerja kontrak pada dasarnya bisa ikut
mengajukan pinjaman. Permenaker No 1/2021 tidak membedakan pekerja tetap ataupun
kontrak. Namun, kendala biasanya ada di pihak bank karena yang bersangkutan dinilai tidak
layak jadi debitor.

"Sebagai bank, intinya kami harus memastikan kapasitas membayar. Maksimal mencicil 60
persen dari penghasilan bulanan. Terkait pekerja kontrak atau tidak, kami selama ini memberikan
KPR juga ke pekerja profesional yang tidak ada penghasilan tetap, apalagi anggota Jamsostek,"
kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo.
Beberapa kemudahan yang diatur dalam Permenaker No 17/2021 adalah penambahan bank
daerah sebagai bank penyalur kredit/pinjaman, skema baru berupa novasi atau pengalihan dari
KPR umum jadi KPR MLT, dan penetapan besaran nominal pinjaman pada tiap jenis manfaat.

Menurut Haru, suku bunga yang berlaku untuk program MLT perumahan saat ini 7 persen.
Penghitungannya mengacu pada Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang saat
ini 3,5 persen. Angka itu relatif rendah dibandingkan yang berlaku di program pembiayaan
perumahan komersial lain. "Bunga 7 persen yang berlaku fbc sampai 30 tahun itu saya kira sudah
paling murah. Rata-rata untuk suku bunga komersial, perbankan bisa menerapkan 9-13 persen
untuk tenor 30 tahun," ujar Haru.

45