Page 41 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 41

Judul               Gubernur Banten penetapan UMP/UMK tahun 2022 sesuai regulasi
                Nama Media          lampung.antaranews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://lampung.antaranews.com/berita/556469/gubernur-banten-
                                    penetapan-umpumk-tahun-2022-sesuai-regulasi
                Jurnalis            Mulyana
                Tanggal             2021-11-04 04:54:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Sesuai peraturan, tak bisa bergeser dari situ (aturan
              Perundang-undangan)

              negative  -  Wahidin  Halim  (Gubernur  Banten)  Kalau  sudah  ada  kesepakatan,  sudah  ada
              keputusan, ya sudah



              Ringkasan

              Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 mengacu pada aturan normatif
              yang ditetapkan Pemerintah Pusat.



              GUBERNUR BANTEN PENETAPAN UMP/UMK TAHUN 2022 SESUAI REGULASI

              Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 mengacu pada aturan normatif
              yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

              "Sesuai peraturan, tak bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-undangan)," kata Gubernur
              Banten Wahidin Halim di Serang, Rabu.

              Dijelaskan  Wahidin,  bahwa  peraturan  tentang  penetapan  UMP  dan  UMK  harus  melalui
              mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
              Gubernur Wahidin menyatakan, demo tidak dilarang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi ketika
              sudah menjadi kesepakatan, sudah ada keputusan, semua harus mematuhinya.

              Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan, ya sudah," kata Wahidin menanggapi aksi
              buruh di Banten yang menuntut upah layak pada Selasa (2/11).

                                                           40
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46