Page 36 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 36

Judul               KSPI Akan Demo Tuntut Upah Minimum
                Nama Media          Republika
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg3
                Jurnalis            Indira Rezkisari
                Tanggal             2021-11-04 05:06:00
                Ukuran              134x191mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 60.300.000

                News Value          Rp 180.900.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Konfederasi  Serikat  Fekerja  Indonesia  (KSPI)  akan  kembali  menggelar  aksi  demonstrasi
              menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7-10 persen, Rabu (10/11). Aksi akan
              dilakukan di 26 provinsi secara serentak. KSPI memastikan aksi 10 November nanti jauh lebih
              besar dibandingkan aksi 26 Oktober lalu. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi dilakukan
              di 150 kabupaten/kota lebih dengan melibatkan 10 ribu buruh lebih yang berasal dari 1.000
              pabrik. "Aksi akan dipusatkan di kantor gubernur, bupati/wali kota, dan kantor DPRD wilayah
              masing-masing," kata Said dalam konferensi pers daring, Rabu (3/11).



              KSPI AKAN DEMO TUNTUT UPAH MINIMUM

              Konfederasi  Serikat  Fekerja  Indonesia  (KSPI)  akan  kembali  menggelar  aksi  demonstrasi
              menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7-10 persen, Rabu (10/11). Aksi akan
              dilakukan di 26 provinsi secara serentak.

              KSPI memastikan aksi 10 November nanti jauh lebih besar dibandingkan aksi 26 Oktober lalu.
              Presiden  KSPI  Said  Iqbal  mengatakan,  aksi  dilakukan  di  150  kabupaten/kota  lebih  dengan
              melibatkan 10 ribu buruh lebih yang berasal dari 1.000 pabrik. "Aksi akan dipusatkan di kantor
              gubernur,  bupati/wali  kota,  dan  kantor  DPRD  wilayah  masing-masing,"  kata  Said  dalam
              konferensi pers daring, Rabu (3/11).

              Tuntutan dalam aksi 10 November masih sama dengan tuntutan pada aksi sebelumnya. Pertama,
              naikkan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 sebesar 7-10 persen.

              Kedua,  berlakukan  Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten/Kota  (UMSK)  2021  dan  2022.  Ketiga,
              batalkan  UU  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Omnibus  Law).  Keempat,  tetap
              berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa diikat UU Nomor 11 tahun 2020.

              Said menjelaskan, aksi kali ini juga merupakan respons atas pernyataan Asosiasi Pengusaha
              Indonesia  (Apindo)  yang  disebutnya  bersikap  tidak  adil  dan  serakah.  Apindo,  kata  Said,  tak
              menjelaskan  arti  kerugian  perusahaan  saat  pandemi.  Padahal,  tak  semua  perusahaan  yang
              merugi.

                                                           35
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41