Page 34 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

dikalikan rata-rata jumlah anggota rumah tangga dan dibagi rata-rata jumlah anggota rumah
tangga yang bekerja.
Harapannya formula ini mencerminkan kondisi hidup layak, tak hanya bagi pekerja lajang juga
kebutuhan rumah tangga pada nilai rata-rata di masing-masing daerah. Kenaikan upah minimum
tidak hanya berdasarkan kenaikan harga barang/jasa, tetapi juga pembahan komponen
pengeluaran/konsumsi

Kehidupan layak sebelum dan sesudah pandemi tentu berbeda karena pola konsumsi berubah.
Menurut hasil suivei dampak Covid-19 oleh BPS tahun 2020, pengeluaran penduduk mengalami
peningkatan proporsi pada kesehatan dan informasi/komunikasi.

Menggunakan data konsumsi rata-rata hasil survei sosial ekonomi nasional, yang
diselenggarakan setiap tahun oleh BPS merupakan langkah tepat sebagai jembatan untuk
mengakomodasi komponen kebutuhan hidup yang dinamis.

Dalam penghitun^n baru, kian besar selisih UMP/UMK dengan batas atas upah minimum,
semakin besar pengali untuk kenaikan UMP/UMKsetiap tahunnya. Bila nominal UMP/UMK kian
mendekati batas atas upah minimum, kian kecil pengali untuk kenaikan UMP/UMKsetiap
tahunnya.

Namun, jika dibandingkan formula kenaikan UMP/UMK pada peraturan sebelumnya, dalam PP
No 36 Tahun 2021 kenaikannya lebih kecil karena hanya menggunakan salah satu nilai tertinggi
dari perfcimbuhan ekonomi atau inflasi, bukan penjumlahan keduanya.

Permasalahan selanjutnya, ketimpangan upah antarpekerja mengingat kebijakan upah minimum
ini diberlakukan untuk usaha berskala menengah dan besar, sedangkan 75 persen tenaga kerja
di Indonesia bekerja pada usaha mikro kecil.

Ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Upah berdasarkan
kesepakatan pengusaha dan buruh, paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat
tingkat provinsi atau 25 persen di atas garis kemiskinan provinsi.

Karena itu, pekerja usaha mikro kecil mesti mendapatkan perhatian karena rentan jatuh ke
jurang kemiskinan.

Kebijakan upah minimum di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan pada desil ke-5 hingga
desil ke-8 dari distribasi upah, tetapi tidak memberikan pengaruh signifikan pada kelompok40
persen terbawah distribusi upah (Pratomo, 2012).

Mendorong transisi usaha mikro dan kecil (UMK) menjadi usaha menengah besar (UMB)
diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian, sekaligus meningkatkan
kesejahteraan buruh/pekerja agar mampu hidup layak.
Secara teori, kenaikan upah minimum hingga melebihi titik keseimbangan antara penawaran dan
permintaan tenaga kerja, akan berdampak pada penurunan permintaan terhadap tenaga kerja,
terutama di sektor formal.

Namun perlu diwaspadai, kelebihan penawaran tenaga kerja pada sektor formal mendorong
transisi dari tenaga kerja formal menjadi tenaga kerja informal. Selama pandemi, tenaga kerja
formal di Indonesia naik dari 75,50 juta orang pada Februari 2020 menjadi 78,14 juta orang
pada Februari 2021.

33