Page 37 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

Terlebih, lanjut dia, KSPI sudah menyatakan sikap bahwa tidak masalah jika perusahaan yang
merugi akibat Covid-19 tak menaikkan upah. 'Tapi, syaratnya, tunjukkan pembukuan perusahaan
selama dua tahun berturut-turut yang memperlihatkan kerugian. Itu kan adil, tidak bisa hanya
omongan saja," ujarnya.

Said juga mempertanyakan pernyataan Apindo yang mendorong pemerintah menetapkan UMP
dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sebab, gugatan atas UU
Nomor 11 tahun 2020 itu masih disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, PP Nomor
36 adalah turunan dari UU tersebut.

"Wong undang-undangnya masih digugat, kok dipakai. Aneh. Berarti pemerintah tidak taat
hukum dong," ujar Said.

KSPI meminta pemerintah menggunakan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan UU Nomor
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dua beleid tersebut mengamanatkan penetapan upah
minimum harus menghitung angka inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yearon year dan
mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KH L). Dengan formula itu, kata Said, perhitungan
KSPI menghasilkan bahwa upah minimum 2022 harus naik 7-10 persen.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut, upah minimum akan
ditetapkan pada akhir November. Dalam proses penetapannya, Kemnaker menggunakan PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Omnibus Law). Kini, Kemnaker masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait
pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, dan kelayakan hidup, lebryanaedtindira rezkisari

36