Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

PELAKU USAHA: BUTUH REGULASI TENTANG MAGANG MAHASISWA

Program magang sangat penting untukmenj embat ani dunia akademis dan industri. Asosiasi
pelaku usaha mendorong anggotanya aktif mengadakan program magang sebagai
bentukliitkaiidimlek Namun, regulasi yang mengatur tentang pemagangan dinilai masih parsial
dan belum solid.

Ketua Apindo Bidang Perikanan dan Kelautan Anton J. Supit mengatakan bahwa karyawan
magang harus mendapat hak yang layak. "Anak-anak magang harus diberi uang saku. Berapa
besarnya? Bisa 60-70 persen dari upah minimum. Sebal), mereka memberikan kontribusi yang
nyata di perusahaan," ujar Anton kemarin (3/11).

Program link and match yang selalu digaungkan pemerintah, lanjut Anton, dinilai belum memiliki
road map dan petunjuk teknis yang jelas. Untuk itu, Apindo mendorong pemerintah setiap
daerah memiliki regulasi tersendiri mengenai vokasi dan pemagangan. "Jangan menunggu
nasional, mulai saja di daerah," katanya.
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Adi Mahfudz menambahkan, peraturan
pemagangan, teknis, dan detailnya sedang dikembangkan pemerintah tersama pengusaha.
"Kami sudah sempat bahas, tapi sampai sekarang belum dimungkinkan (selesai, Red)," ujarnya.

Menurut Adi, sejauh ini kebijakan teknis mengenai pemagangan dikembalikan kepada
perusahaan masing-masing. "Tapi, seyogianya kami dari pengusaha mewanti-wanti yang
dilakukan lembaga terkait dari sisi kebijakan. Kiranya anak-anak magang yang direkrut itu adalah
yang sudah siap kerja, bukan siap pakai atau bukan siap latih," bebernya.

Direktur Pemagangan Kemenaker Ali Hapsah menyampaikan, pemagangan yang dilakukan
mahasiswa tidak termasuk dalam concern Kemenaker sebagai mana yang di tetapkan dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020. Disebutkan, pemagangan menyasar
para pencari kerja dan pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya seperti yang tercantum
dalam pasal 9 ayat 1.

Meski demikian, pihaknya meminta pengusaha untuk menjadikan permenaker sebagai acuan.
Misalnya, hak dan kewajiban pemberi magang dan peserta magang dalam negeri yang harus
ada di perjanjian pemagangan.
Termasuk soal program pemagangan yang harus jelas, harus ada teori dan praktik simulasi yang
dilaksanakan paling sedikit 10 persen. Serta, paling banyak 25 persen sesuai kurikulum dan
silabus yang dibuat. "Kemudian, harus ada praktik kerja di unit produksi perusahaan," tutur Ali.
(agf/mla/c7/dio)

54