Page 81 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 81
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Agar terus menyosialisasikan karena saya kira
memang tidak banyak yang mengetahui secara pasti manfaat yang diperoleh dari program
jaminan sosial ketenagakerjaan
Ringkasan
KETUA Umum Kongres Wanita Indonesia (Ketum KOWANI) Giwo Rubianto Wiyogo mendesak
DPR untuk segera menuntaskan pembahasan dan menyetujui untuk mengesahkan Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
RUU PPRT DIDESAK UNTUK SEGERA DISAHKAN
KETUA Umum Kongres Wanita Indonesia (Ketum KOWANI) Giwo Rubianto Wiyogo mendesak
DPR untuk segera menuntaskan pembahasan dan menyetujui untuk mengesahkan Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
"Walaupun Baleg (Badan Legislasi) DPR RI sudah memutuskan RUU PPRT untuk ditetapkan
sebagai RUU inisiatif DPR, namun hingga Oktober 2021 masih belum diagendakan," kata Giwo
ketika memberi sambutan dalam seminar nasional bertajuk "Gerakan Ibu Bangsa untuk
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Kongres
Wanita Indonesia, Rabu (3/11).
Berdasarkan penjelasan Giwo, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengakomodasi
perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga karena wilayah kerja yang bersifat domestik
dan pribadi. Wilayah kerja tersebut juga menjadi penyebab tidak adanya kontrol dan
pengawasan dari pemerintah.
Padahal, pekerja rumah tangga rentan mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.
Selain itu, para pekerja rumah tangga juga tidak dihitung dan dikecualikan dari semua jenis
program subsidi pemerintah, sementara survei dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah
Tangga (Jala PRT) menunjukkan bahwa 50-75 persen PRT mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK) dan dirumahkan dengan pemotongan upah akibat COVID-19.
"PRT dengan keluarganya berada dalam situasi krisis pangan, papan, dan riskan terhadap jeratan
utang," ucap dia.
Oleh karena itu, ia menekankan, UU PPRT telah menjadi kebutuhan yang mendesak dan akan
melahirkan sejarah baru dari penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap
PRT di Indonesia.
UU PPRT akan mengatur mengenai ketentuan pengupahan, jam kerja, istirahat, batasan usia
minimum boleh bekerja, hingga jaminan sosial dan hal-hal lain yang mampu menunjang kualitas
hidup ART. Di sisi lain, pemberi kerja juga akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum
yang diatur dengan jelas di dalam UU PRT.
"Sebagai negara yang Pancasila, sebagai wujud kemanusiaan dan keadilan sosial, diperlukan
adanya UU PPRT ini," ujar Giwo.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya meminta kesiapan dan komitmen dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk membahas Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
80
