Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MEI 2021
P. 147
"Maka ujung-ujungnya akan keluar kebijakan pemerintah bahwa setiap pekerja buruh harus
membayar sendiri biaya vaksi gotong royongnya. Jika ini terjadi apakah Kadin dan Apindo akan
ikut bertanggungjawab? Jangan membuat kebijakan yang manis di depan tapi pahit di belakang
bagi buruh Indonesia," ujar dia.
Dia mengatakan, jumlah buruh di Indonesia sangat besar. Menurut data BPS 2020 jumlah buruh
formal sekitar 56,4 juta orang. Sedangkan buruh informal sekitar 75 juta orang. Dengan demikian
kata dia, total jumlah buruh di Indonesia ada sekitar 130 jutaan orang.
"Bayangkan dengan keluarganya, maka total jumlah buruh dan keluarganya mendekati angka
200-an juta orang," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Iqbal menekankan apakah perusahaan di Indonesia mampu membayar 200-an
juta orang untuk mengikuti vaksin gotong royong. Jika kata dia harga vaksin gotong royong 800-
an ribu.
"Kalau diitung 800-an dikalikan 130-an juta buruh, maka dana yang harus disediakan mencapai
104 triliun. Jadi ini hanya proyek lip service yang hanya manis di retorika atau pemanis bibir
tetapi sulit diimplementasikan di tingkat pelaksanaan. Ujung-ujungnya vaksin gotong royong
hanya akan membebani buruh dari sisi pembiayaan," tegasnya.
Untuk itu, dia mengingatkan kepada pemerintah agar buruh tidak dijadikan uji coba vaksin.
"Intinya, KSPI mengharapkan kepada pemerintah agar pemberian vaksin untuk buruh
digratiskan," ujar dia.
Iqbal menilai jika pemerintah membutuhkan anggaran tambahan untuk menyelenggarakan
vaksin gotong royong, sebaiknya pemerintah menaikkan sedikit dan wajar nilai pajak badan
perusahaan (PPH 25). Kemudian kata dia mengambil sebagian anggaran Kesehatan yang dalam
UU Kesehatan besarnya adalah 5% dari APBN dengan cara melakukan efisiensi birokrasi di
bidang kesehatan.
"KSPI setuju dengan vaksin gotong royong, tetapi biaya ditanggung pemerintah. Karena sesuai
dengan perintah konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kesehatan, dan UU
Karantina; program vaksinisasi Covid-19 ini adalah tanggung jawab negara," tandasnya.
Perusahaan Dilarang Foto Gaji Karyawan Vaksinasi Covid-19 melalui skema gotong royong telah
resmi dimulai pada Selasa (18/5). Menurut Keputusan yang telah diteken Menteri Kesehatan
(Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada 11 Mei 2021, harga vaksin gotong royong buatan Sinopharm
adalah Rp321.660 per dosis. Akan tetapi tarif pelayanan vaksinasi belum termasuk di dalam
harga itu. Dijelaskan pula bahwa tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.
Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10/2021 tentang Vaksinasi Gotong
Royong diatur bahwa biaya vaksinasi gotong royong ditanggung badan hukum/badan usaha
yang melaksanakan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait
dalam keluarga.
Program Vaksinasi Gotong Royong ini dilakukan untuk mempercepat pemberian vaksin kepada
masyarakat Indonesia. Pemerintah menargetkan 30 juta penduduk mendapat vaksin melalui
program ini.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan perusahaan tak
boleh memotong gaji pekerja atau karyawan yang menjadi peserta vaksinasi gotong royong.
Dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (20/5), Wiku mengingatkan bahwa vaksinasi
gotong royong dilakukan tanpa pungutan biaya sedikit pun terhadap penerima vaksin.
146
