Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MEI 2021

neutral - Wiku Adisasmito (Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19) Masyarakat yang
menemukan pungutan tersebut agar dapat melaporkan ke Kementerian Kesehatan untuk dapat
ditindaklanjuti

positive - Honesti Basyir (Direktur Utama Bio Farma) Jadi vaksin gotong royong ini kami
mengajukan struktur harga dan sebelum nanti ada penetapan dari Kemenkes ini direview dan
dievaluasi kewajarannya oleh BPKP

negative - Honesti Basyir (Direktur Utama Bio Farma) Terkait penetapan terakhirnya itu ada di
kewenangan Menkes. Sebagai contoh beberapa struktur yang kami kirim ke BPKP untuk
mendapatkan review terkait masalah harga produk. Kalau dia merupakan vaksin jadi itu berapa
harga impornya, bea masuknya, bea importasi, handling, transportation naik pesawat kemudian
juga ada cold chain di pesawat untuk menjamin kualitas vaksin

neutral - Honesti Basyir (Direktur Utama Bio Farma) Nanti sampai di Indonesia biaya
transportasinya dari bandara ke gudang bio farma, kemudian ada biaya quality control untuk
pengetesan terhadap vaksin. Ada banyak komponen yang kami sajikan lengkap ke BPKP untuk
mendapatkan evaluasi

negative - Honesti Basyir (Direktur Utama Bio Farma) Dan dari info yang kami dapatkan dari
KADIN, 80 persen dari korporasi mereka mengatakan sanggup membayar antara 500rb-1 juta
rupiah untuk dua kali dosis

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung upaya
pemerintah untuk melawan pandemi Covid-19 dengan cara melakukan vaksinasi. Namun KSPI
menolak jika vaksin dilakukan berbayar lantaran akan terjadi komersialiasi yang hanya
menguntungkan pihak-pihak tertentu. "Program vaksinasi berbayar yang dikenal dengan nama
Vaksin Gotong Royong, sekali pun biaya vaksinasi dibayar oleh pengusaha, dikhawatirkan akan
terjadi komersialisasi vaksin atau transaksi jual beli harga vaksin yang dikendalikan oleh
produsen (pembuat vaksin)," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam pesan singkat, Jumat (21/5).

KSPI TOLAK KOMERSIALISASI VAKSIN COVID-19
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung upaya
pemerintah untuk melawan pandemi Covid-19 dengan cara melakukan vaksinasi. Namun KSPI
menolak jika vaksin dilakukan berbayar lantaran akan terjadi komersialiasi yang hanya
menguntungkan pihak-pihak tertentu.
"Program vaksinasi berbayar yang dikenal dengan nama Vaksin Gotong Royong, sekali pun biaya
vaksinasi dibayar oleh pengusaha, dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi vaksin atau
transaksi jual beli harga vaksin yang dikendalikan oleh produsen (pembuat vaksin)," kata
Presiden KSPI Said Iqbal dalam pesan singkat, Jumat (21/5).

Iqbal menjelaskan kemampuan keuangan tiap-tiap perusahaan berbeda. Dia memperkirakan,
jumlah perusahaan menengah ke atas yang mampu membayar vaksin tidak lebih dari 10% dari
total jumlah perusahaan di Indonesia atau dengan kata lain hanya 20% dari total jumlah pekerja
di seluruh Indonesia yang perusahaannya mampu membayar vaksin gotong rotong tersebut.
Sehingga kata dia, hampir 90% dari total jumlah perusahaan di seluruh Indonesia atau lebih dari
80% dari total jumlah pekerja di Indonesia, perusahaannya tidak mampu membayar vaksin
gotong royong.

145