Page 381 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 381
Judul Kemnaker Bahas Implementasi PP dan PKB Pascapenetapan UU Cipta
Kerja
Nama Media sindonews.com
Newstrend Dialog Implementasi dan Evaluasi PP dan PKB
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/569692/94/kemnaker-bahas-
implementasi-pp-dan-pkb-pascapenetapan-uu-cipta-kerja-1634289003
Jurnalis Aris Kurniawan
Tanggal 2021-10-15 16:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar
Dialog Implementasi dan Evaluasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PP-
PKB) Pascapenetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan dan Peraturan Turunannya. Dialog diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis
(14/10/2021).
KEMNAKER BAHAS IMPLEMENTASI PP DAN PKB PASCAPENETAPAN UU CIPTA
KERJA
YOGYAKARTA - Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menggelar Dialog Implementasi dan Evaluasi Peraturan Perusahaan (PP) dan
Perjanjian Kerja Bersama (PP-PKB) Pascapenetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Peraturan Turunannya. Dialog diselenggarakan
di Yogyakarta, Kamis (14/10/2021).
Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, menyatakan, penyelanggaraan dialog ini guna
memberikan pemahaman, menyamakan persepsi, dan interpretasi pengaturan syarat kerja
melalui PP/PKB pascapenetapan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan serta peraturan
turunannya.
"Dialog juga dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman peserta dialog mengenai kebijakan
hubungan industrial pascaditerbitkannya UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan peraturan
turunannya, dan menjaring ide dan gagasan yang konstruktif dari peserta dialog dalam rangka
meningkatkan kualitas dan kuantitas pengaturan syarat kerja melalui Peraturan Perusahaan
maupun Perjanjian Kerja Bersama," tuturnya.
Dikatakan Dirjen Putri, Pemerintah telah menetapkan empat Peraturan Pemerintah sebagai
turunan dari UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Empat PP tersebut yaitu PP Nomor 34
Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
380
