Page 382 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021

Hubungan Kerja; PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan PP Nomor 37 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
"Keempat PP tersebut merupakan bagian dari rencana besar Pemerintah untuk menempatkan
tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia sebagai aset penting bangsa yang produktif dan
tangguh. Hal itu juga yang selalu disampaikan Bu Ida Fauziyah," ucapnya.

Adapun dari sisi materi muatan PP tersebut, katanya, ada yang bersifat tetap, yaitu
mempertahankan ketentuan yang lama atau yang dimaksudkan sebagai penegasan dan ada juga
yang mengubah ketentuan yang lama, yaitu dengan menghapus maupun mengatur materi yang
baru.

Putri menegaskan, kehadiran UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya bukan untuk
mendegradasi kualitas PP atau PKB.

Sebab, perubahan peraturan perundang-undangan tidak serta merta mengubah ketentuan PP
atau PKB yang masih berlaku, kecuali dilakukan perubahan atas dasar kesepakatan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

"Adapun terkait kesepakatan dalam PKB, hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang
merupakan undang-undang bagi para pihak," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi D.I.Yogyakarta Aria Nugrahadi menegaskan
bahwa menurut data dari wajib lapor ketenagakerjaan triwulan II di Daerah Istimewa
Yogyakarta, di DIY terdapat sebanyak 5.349 perusahaan, dari jumlah tersebut perusahaan yang
memiliki PP sebanyak 1.182 dan yang memiliki PKB sebanyak 465 perusahaan. Dari data tersebut
dapat diketahui jumlah perusahaan yang memiliki PP dan PKB belum ada separuhnya. Berbagai
upaya dilakukan untuk meningkatkan sarana hubungan industrial tersebut.

"Pembinaan pembinaan terus kami lakukan, adanya e-PP dan e-PKB juga mempermudah
pencatatan dan pendaftaran. Untuk itu kami berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini
dapat mendukung dan meningkatkan jumlah perusahaan yang membuat PP maupun PKB di
wilayah Yogyakarta," ujar Aria.

Dialog ini diselenggarakan juga untuk mendengarkan sekaligus memberikan rekomendasi
konkret bagi dua sektor pekerjaan yang terdampak pandemi, di antaranya yakni pada sektor
pariwisata dan pada sektor garmen di wilayah Yogyakarta. Acara dialog dilakukan dengan
mematuhi protokol kesehatan secara ketat. CM (ars).

381