Page 387 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 387
Judul Kemnaker Bahas Implementasi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian
Kerja Bersama
Nama Media jpnn.com
Newstrend Dialog Implementasi dan Evaluasi PP dan PKB
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/kemnaker-bahas-implementasi-peraturan-
perusahaan-dan-perjanjian-kerja-bersama
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-10-15 15:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri
menyampaikan pemerintah telah menetapkan 4 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan U
Cipra Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Dia menyebutkan ke-4 PP tersebut, yaitu PP 34/2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP 36/2021
tentang Pengupahan, serta PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.
KEMNAKER BAHAS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN
KERJA BERSAMA
YOGYAKARTA - Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah
Anggoro Putri menyampaikan pemerintah telah menetapkan 4 Peraturan Pemerintah (PP)
sebagai turunan U Cipra Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Dia menyebutkan ke-4 PP tersebut, yaitu
PP 34/2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja,
PP 36/2021 tentang Pengupahan, serta PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan.
"Keempat PP tersebut merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk menempatkan
tenaga kerja dan pekerja atau buruh Indonesia sebagai aset penting bangsa yang produktif dan
tangguh. Hal itu juga yang selalu disampaikan Bu Ida Fauziyah," kata Dirjen Putri.
Terkait hal tersebut, Kemnaker menyelenggarakan dialog implementasi dan evaluasi peraturan
perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PP-PKB) pascapenetapan UU Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan serta peraturan turunannya di Yogyakarta, Kamis (14/10). Dirjen Putri berharap
melalui dialog tersebut dapat meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan hubungan
industrial setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan peraturan
turunannya.
"Sekaligus menjaring ide dan gagasan yang konstruktif dari peserta dialog untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas pengaturan syarat kerja melalui peraturan perusahaan maupun perjanjian
kerja bersama," harapnya.
386
