Page 389 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 389
Judul Kemnaker Gelar Dialog Bahas Implementasi Perjanjian Kerja Bersama
Nama Media detik.com
Newstrend Dialog Implementasi dan Evaluasi PP dan PKB
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5768504/kemnaker-gelar-dialog-bahas-
implementasi-perjanjian-kerja-bersama
Jurnalis Yudistira Imandiar
Tanggal 2021-10-15 15:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar dialog terkait implementasi dan evaluasi Peraturan
Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PP-PKB) pascapenetapan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Peraturan Turunannya. Agenda
tersebut diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis (14/10). Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri
menerangkan penyelenggaraan dialog ini guna memberikan pemahaman, menyamakan
persepsi, dan interpretasi pengaturan syarat kerja melalui PP/PKB pascapenetapan UU Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan serta peraturan turunannya.
KEMNAKER GELAR DIALOG BAHAS IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar dialog terkait implementasi dan evaluasi Peraturan
Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PP-PKB) pascapenetapan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Peraturan Turunannya. Agenda
tersebut diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis (14/10).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menerangkan penyelenggaraan dialog ini guna
memberikan pemahaman, menyamakan persepsi, dan interpretasi pengaturan syarat kerja
melalui PP/PKB pascapenetapan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan serta peraturan
turunannya.
"Dialog juga dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman peserta dialog mengenai kebijakan
hubungan industrial pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan peraturan
turunannya, dan menjaring ide dan gagasan yang konstruktif dari peserta dialog dalam rangka
meningkatkan kualitas dan kuantitas pengaturan syarat kerja melalui Peraturan Perusahaan
maupun Perjanjian Kerja Bersama," jelas Putri dalam keterangan tertulis, Jumat (15/10/2021).
Ia menguraikan pemerintah telah menetapkan empat Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari
UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, yaitu PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing, PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan, dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
388
