Page 390 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021

"Keempat PP tersebut merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk menempatkan
tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia sebagai aset penting bangsa yang produktif dan
tangguh. Hal itu juga yang selalu disampaikan Bu Ida Fauziyah," tutur Putri.

Putri menyampaikan muatan PP tersebut ada yang bersifat tetap, yaitu mempertahankan
ketentuan yang lama atau yang dimaksudkan sebagai penegasan dan ada juga yang mengubah
ketentuan yang lama, yaitu dengan menghapus maupun mengatur materi yang baru.

Kehadiran UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, lanjut Putri, bukan untuk mendegradasi
kualitas PP atau PKB. Sebab, perubahan peraturan perundang-undangan tidak serta merta
mengubah ketentuan PP atau PKB yang masih berlaku, kecuali dilakukan perubahan atas dasar
kesepakatan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

"Adapun terkait kesepakatan dalam PKB, hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang
merupakan undang-undang bagi para pihak," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi D.I.Yogyakarta Aria Nugrahadi
menyampaikan data dari wajib lapor ketenagakerjaan triwulan II di Daerah Istimewa Yogyakarta
menunjukkan dari 5349 perusahaan di DIY, 1182 di antaranya memiliki PP dan 465 perusahaan
sudah memiliki PKB. Aria mengatakan pihaknya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
sarana hubungan industrial tersebut.
"Pembinaan pembinaan terus kami lakukan, adanya e-PP dan e-PKB juga mempermudah
pencatatan dan pendaftaran. Untuk itu kami berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini
dapat mendukung dan meningkatkan jumlah perusahaan yang membuat PP maupun PKB di
wilayah Yogyakarta," papar Aria.

Sebagai informasi, kegiatan dialog diselenggarakan sekaligus untuk mendengarkan dan
memberikan rekomendasi konkret bagi dua sektor pekerjaan yang terdampak pandemi, di
antaranya yakni pada sektor pariwisata dan pada sektor garmen di wilayah Yogyakarta

389