Page 391 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 391
Judul Kemnaker Bahas Implementasi PP dan PKB Pascapenetapan UU Cipta
Kerja dan Peraturan Turunannya
Nama Media liputan6.com
Newstrend Dialog Implementasi dan Evaluasi PP dan PKB
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4685366/kemnaker-bahas-
implementasi-pp-dan-pkb-pascapenetapan-uu-cipta-kerja-dan-
peraturan-turunannya
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-10-15 15:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Dialog Implementasi dan Evaluasi Peraturan
Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PP-PKB) Pascapenetapan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Peraturan Turunannya.
Dialog diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis (14/10/2021).
KEMNAKER BAHAS IMPLEMENTASI PP DAN PKB PASCAPENETAPAN UU CIPTA
KERJA DAN PERATURAN TURUNANNYA
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Dialog Implementasi dan Evaluasi Peraturan
Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PP-PKB) Pascapenetapan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Peraturan Turunannya.
Dialog diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis (14/10/2021).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan, penyelenggaraan dialog ini guna
memberikan pemahaman, menyamakan persepsi, dan interpretasi pengaturan syarat kerja
melalui PP/PKB pascapenetapan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan serta peraturan
turunannya.
"Dialog juga dilaksanakan untukmeningkatkan pemahaman peserta dialog mengenai kebijakan
hubungan industrial pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan peraturan
turunannya, dan menjaring ide dan gagasan yang konstruktif dari peserta dialog dalam rangka
meningkatkan kualitas dan kuantitas pengaturan syarat kerja melalui Peraturan Perusahaan
maupun Perjanjian Kerja Bersama," ucap Putri.
Dikatakan Dirjen Putri, Pemerintah telah menetapkan empat Peraturan Pemerintah sebagai
turunan dari UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Empat PP tersebut yaitu PP Nomor 34
Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja; PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan PP Nomor 37 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
390
