Page 388 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 388
Dia menegaskan kehadiran UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya bukan untuk
mendegradasi kualitas PP-PKB. Sebab perubahan peraturan perundang-undangan tidak serta
merta mengubah ketentuan PP atau PKB yang masih berlaku, kecuali dilakukan perubahan atas
dasar kesepakatan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan
pengusaha.
"Adapun terkait kesepakatan dalam PKB, hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang
merupakan undang-undang bagi para pihak," jelas Dirjen Putri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi D.I.Yogyakarta Aria Nugrahadi menambahkan menurut data
dari wajib lapor ketenagakerjaan triwulan II di provinsi tersebut, perusahaan di DIY terdapat
sebanyak 5.349 perusahaan. Dari jumlah tersebut, perusahaan yang memiliki PP sebanyak 1.182
dan yang memiliki PKB sebanyak 465 perusahaan.
"Pembinaan pembinaan terus kami lakukan," ujar Aria Nugrahadi.
Aria berharap dengan adanya e-PP dan e-PKB juga mempermudah pencatatan dan pendaftaran.
"Untuk itu kami berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat mendukung dan
meningkatkan jumlah perusahaan yang membuat PP maupun PKB di wilayah Yogyakarta", ujar
Aria.
Dialog ini juga diselenggarakan untuk mendengarkan sekaligus memberikan rekomendasi
konkret bagi dua sektor pekerjaan yang terdampak pandemi, yaitu sektor pariwisata dan sektor
garmen di wilayah Yogyakarta dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
(mrk/jpnn)
387