Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah harus memperbaiki kinerja pengawas
ketenagakerjaan dan penegakkan hukum baik di tingkat pusat maupun propinsi. Menaker harus
membuat sistem kontrol dan evaluasi kinerja pengawas supaya mereka tidak bermain dengan
pengusaha, yang pasti akan merugikan pekerja.

Demikian ditegaskan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar,
kepada Beritasatu.com, Jumat (8/1/2020). "Pengawas-pengawas nakal harus dipecat. Tapi, yang
paling penting Menaker tidak menerima setoran dari pihak pengawas ketenagakerjaan, melalui
dirjennya. Menaker harus jadi sapu yang bersih," kata Timboel.

MENAKER DIDESAK REFORMASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah harus memperbaiki kinerja pengawas
ketenagakerjaan dan penegakkan hukum baik di tingkat pusat maupun propinsi. Menaker harus
membuat sistem kontrol dan evaluasi kinerja pengawas supaya mereka tidak bermain dengan
pengusaha, yang pasti akan merugikan pekerja.

Demikian ditegaskan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar,
kepada Beritasatu.com, Jumat (8/1/2020). "Pengawas-pengawas nakal harus dipecat. Tapi, yang
paling penting Menaker tidak menerima setoran dari pihak pengawas ketenagakerjaan, melalui
dirjennya. Menaker harus jadi sapu yang bersih," kata Timboel.

Menurut Timboel, banyak pejabat dan pegawai pengawasan ketenagakerhaan di lantai tujuh
Gedung Kemnaker yang harus dimutasi karena mereka sudah sangat nyaman di pengawasan
selama ini sehingga kinerjanya sangat lemah. "Mensejahterakan pekerja melalui jaminan sosial
ketenagakerjaan dimulai dari regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan yang mumpuni," kata
Timboel.

Timboel tidak berlebihan. Informasi yang dikumpulkan Beritasatu.com, ada sejumlah oknum
pengawas ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan nakal seperti
pengusaha yang tidak membayar iuran BPJamsostek, perusahaan pengiriman tenaga kerja
Indonesia ilegal, dll.

Bahkan, sampai ini ada pejabat di Pengawasan Ketenagakerjaan yang sudah bertahun-tahun
sakit lumpuh karena sakit store tetapi malah lulus dalam penjaringan eselon I di Kemnaker. Dari
11 orang yang lulus seleksi akhir tes jadi eselon I di Kemnaker, baru-baru ini, dua orang yang
sakit stroke. Satu orang yang ke sana kemari pakai kursi roda, satu orang berjalan pincang.
Informasi yang dikumpulkan, dua pejabat yang sakit ini lulus sampai seleksi karena "bermain"
dengan staf khusus Menaker berinisial, DI.

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi enggan memberikan komentar mengenai benar atau tidaknya
informasi mengenai lulusnya dua pejabat yang sakit ini untuk menjadi pejabat eselon I di
Kemnaker karena adanya "permainan" dengan staf khusus menteri. Anwar Sanusi adalah Ketua
Panitia Seleksi pejabat eselon I di Kemnaker.

Tidak Ikut BPJamsostek Menurut Timboel, persoalan yang terjadi sampai saat ini masih
rendahnya pekerja formal yang ikut BPJamsostek. Selain itu, masih adanya pengusaha yang
membayar iuran tidak berdasarkan upah pekerja sesungguhnya, masih adanya pekerja yang
didaftarkan di tiga program atau dua program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan
produk lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dan penegakkan hukum.

160