Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021

"Pengawas ketenagakerjaan tingkat pusat dan propinsi merupakan simpul terlemah dalam
hubungan industrial, yang dari Menaker ke Menaker tidak bisa diperbaiki kinerjanya," kata dia.
Menurut Timboel, kalau kinerja pengawasan ketenagakerjaan dan penegakkan hukum seperti
saat ini maka harapan Menaker terhadap BPJamsostek akan menjadi isapan jempol semata.

"Banyak pelanggaran hak pekerja atas jaminan sosial tidak ditindaklanjuti oleh pengawas
ketenagakerjaan, seperti kasus kasus yang ditangani Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
(Opsi) yang hingga saat ini tidak diselesaikan, malah dibiarkan," kata dia.

Timboel mengatakan, harapan Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang disampaikan
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dalam acara
peresmian kantor pusat BPJamsostek yang baru adalah sangat baik, guna meningkatkan
kesejahteraan pekerja.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola dengan baik tentunya sangat mendukung
kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun demikian, kata Timboel, harapan Menaker juga
harus disertai komitmen Kemnaker mendukung BPjamsostek, paling tidak dari dua sisi yaitu
regulasi dan pengawasan (penegakkan hukum). "Pengawasnya bekerja nggak benar, ya susah.
Pengawas ketenagakerjaan di Kemnaker harus direformasi," tegas Timboel.

Menurut Timboel, kesejahteraan pekerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan dimulai dari
adanya regulasi yang baik dan penegakkan hukum yang mumpuni. Menurut Timboel, dari sisi
regulasi, Kemnaker harus mampu membuat regulasi yang dapat mendukung kesejahteraan
peserta BPJamsosek dengan meningkatkan dan atau membuat Manfaat Layanan Tambahan
(MLT) baru sehingga manfaat yang diterima pekerja dan keluarganya tidak lagi didapat ketika
pekerja mengalami kecelakaan kerja, meninggal, phk atau pun pensiun.

"Tanpa hal hal tersebut pekerja dan keluarganya bisa mendapatkan manfaat dari imbal hasil
investasi, sesuai prinsip SJSN ke sembilan," kata Timboel.
Menurut Timboel, MLT baru diharapkan dapat mendukung daya beli pekerja dan keluarganya
dan bisa meningkatkan skill pekerja. MLT perumahan yang diatur di Permenaker Nomor 35 tahun
2016 bisa diperkuat sehingga dapat dengan mudah diakses pekerja yang belum memiliki rumah.

"Masih banyak pekerja yang belum menikmati Permenaker 35 dan sebagainya," kata dia.

Tidak hanya itu ketentuan di PP Nomor 82 tahun 2019 yang meningkatkan mamfaat JKK dan
JKm belum sepenuhnya didukung oleh lahirnya peraturan menteri ketenagakerjaan.

PP Nomor 82 tahun 2019 tentang Revisi PP Nomor 44/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan jaminan Kematian (JKm) yang mengamanatkan dibuatnya Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) yang salah satunya mengatur manfaat beasiswa bagi anak
pekerja yang meninggal, namun nyatanya hingga saat ini Permenaker tersebut belum juga
selesai. Akibatnya, beasiswa belum bisa dibayarkan kepada anak-anak pekerja yang orangtunya
meninggal dunia.

"Ada sekitar 100 anak yang seharusnya sudah dapat beasiswa tapi belum juga dapat karena
direksi BPJamsostek belum berani membayarkan beasiswa tsb sebelum adanya Permenaker yang
diamanatkan PP 82," kata dia.

Manfaat beasiswa ini, kata dia, sebenarnya sangat dibutuhkan pada saat penerimaan masuk
sekolah dan kuliah di masa pandemi ini. "Dalam kondisi daya beli masyarakat menurun dan
pekerja peserta BPJamsostek meninggal maka beasiswa menjadi penolong, tetapi nyatanya
Permenaker belum selesai juga. Sumber: BeritaSatu.com.

161