Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021
P. 187
Judul Daftar UMP 2021 di 34 Provinsi Indonesia: DKI Jakarta Tertinggi
Nama Media tirto.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://tirto.id/daftar-ump-2021-di-34-provinsi-indonesia-dki-jakarta-
tertinggi-f8Yh
Jurnalis Dipna Videlia Putsanra
Tanggal 2021-01-08 11:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mempertimbangkan kondisi perekonomian
Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta
kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021
sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melaksanakan penetapan upah minimum
setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan
mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehubungan dengan hal tersebut di atas,
diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada
Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis daftar Upah Mininum Provinsi (UMP) di 34
provinsi Indonesia pada Kamis (7/1/2021) via Twitter @KemnakerRI. UMP ini berlaku mulai
tahun 2021 dan ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia.
Surat Edaran (SE) mengenai UMP 2021 ini diteken Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah pada
27 Oktober 2020 lalu. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan
Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
DAFTAR UMP 2021 DI 34 PROVINSI INDONESIA: DKI JAKARTA TERTINGGI
Daftar UMP 2021 Upah Minimum Provinsi di 34 provinsi Indonesia: DKI Jakarta tertinggi.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis daftar Upah Mininum Provinsi (UMP) di 34
provinsi Indonesia pada Kamis (7/1/2021) via Twitter @KemnakerRI. UMP ini berlaku mulai
tahun 2021 dan ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia.
186
