Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021
P. 54
melakukan PHK dan membayar pesangon setengah dari pengaturan pesangon yang ada di UU
Cipta kerja karena beberapa alasan.
Alasan tersebut antara lain pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap
Pekerja/Buruh karena mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun.
Kemudian, karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan
mengalami kerugian; alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran
utang yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian.
Selanjutnya, karena alasan Perusahaan pailit; karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan
keadaan memaksa (force majeur). Maupun disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara
terus menerus selama 2 (dua) tahun.
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azzam mengatakan, pengaturan
tersebut terbilang wajar karena perusahaan yang sedang dalam keadaan-keadaan tersebut di
atas perlu keringanan untuk membayar pesangon.
"Kalau rugi atau force majeur wajar diberi keringanan untuk pesangon. Yang penting harus ada
kepastian," kata Bob kepada Kontan, Minggu (10/1).
Meski begitu, Bob mengusulkan ada skema lain dalam pembayaran pesangon agar tidak
memberatkan perusahaan jika dalam keadaan tersebut. Misalnya skema dana pesangon seperti
dana untuk masa depan.
"Pesangon mestinya reserve dana-nya dalam bentuk dana masa depan, jangan tergantung
keuangan perusahaan saat itu, udah pasti sulit," terang dia.
Lebih lanjut Bob mengatakan, dalam tahap serap aspirasi nanti, perlu ada komunikasi yang baik
untuk memberikan sosialisasi maksud dan tujuan RPP tersebut. Sehingga bisa saling mengisi
antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.
"Dibangunlah narasi yang bagus (PP nya), komunikasi yang bagus sehingga orang paham
mengerti maksud dan tujuannya, sosial dialog harus diberdayakan," tutur Bob.
53
