Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021
P. 53
Judul Soal pengaturan pesangon di RPP Ketenagakerjaan, ini kata pengusaha
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/soal-pengaturan-pesangon-di-rpp-
ketenagakerjaan-ini-kata-pengusaha
Jurnalis Vendy Yhulia Susanto
Tanggal 2021-01-10 21:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Kalau rugi atau
force majeur wajar diberi keringanan untuk pesangon. Yang penting harus ada kepastian
negative - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Pesangon
mestinya reserve dana-nya dalam bentuk dana masa depan, jangan tergantung keuangan
perusahaan saat itu, udah pasti sulit
positive - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Dibangunlah narasi
yang bagus (PP nya), komunikasi yang bagus sehingga orang paham mengerti maksud dan
tujuannya, sosial dialog harus diberdayakan
Ringkasan
Pemerintah telah mengupload draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di sektor
ketenagakerjaan. Salah satu draf tersebut adalah RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.
Sebagai informasi, dalam draf RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan, pengusaha dapat
melakukan PHK dan membayar pesangon setengah dari pengaturan pesangon yang ada di UU
Cipta kerja karena beberapa alasan.
SOAL PENGATURAN PESANGON DI RPP KETENAGAKERJAAN, INI KATA PENGUSAHA
Pemerintah telah mengupload draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di sektor
ketenagakerjaan. Salah satu draf tersebut adalah RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.
Sebagai informasi, dalam draf RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan, pengusaha dapat
52
