Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021

Pada sidak yang diadakan 8 hingga 9 Januari lalu diketahui terdapat 21 calon pekerja migran
Indonesia (PMI) asal Jawa Barat dan Banten yang telah mendaftar sebagai Calon PMI ke PT
ATT/LPK SAA untuk bekerja di Qatar. Berdasarkan pemeriksaan, PT ATT/LPK SAA diduga
melakukan aktivitas layaknya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tanpa
surat izin resmi. Hal ini dianggap menyalahi aturan karena izin yayasan SAA hanya terdaftar
sebagai organisasi di Bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono menyampaikan sidak ini merupakan respons
cepat Kemnaker atas informasi dari Atase Ketenagakerjaan Qatar. Pihaknya mendapat informasi
akan beredarnya iklan di masyarakat mengenai lowongan kerja di Qatar. Lengkap dengan iming-
iming tawaran gaji menggiurkan, baik sebagai pekerja formal maupun informal sebagai penata
laksana rumah tangga (PLRT).

Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan lebih waspada untuk tidak mudah
tergiur ajakan bekerja ke luar negeri tanpa informasi yang jelas.

"Pastikan bahwa penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi atau
Kabupaten/Kota atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) setempat," jelas Suhartono dalam
keterangan tertulis, Minggu (10/1/2021).

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Eva Trisiana
menambahkan perlu adanya peran seluruh stakeholder untuk mengatasi permasalahan yang
kerap terjadi ini. Salah satunya dengan melaporkan kepada Kemnaker atau Disnaker setempat
jika ada proses penempatan PMI yang dilaksanakan bukan oleh P3MI. Serta melaporkan
kejanggalan proses perekrutan seperti meminta uang administrasi berlebih atau tawaran upah
yang tinggi.

Lebih lanjut, Eva menekankan penempatan PMI sektor domestik ke Qatar yang merupakan
Negara Timur Tengah masih dilarang dan ditutup sesuai Kepmenaker No. 260 Tahun 2015
tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna
Perseorangan di Negara Kawasan Timur Tengah.
Kasubdit Perlindungan TKI Kemnaker Muhammad Ridho Amrullah mengungkapkan pelaksanaan
sidak gabungan dilakukan setelah mendapat informasi adanya pemberangkatan 21 calon PMI
ilegal ke Qatar. Berdasarkan laporan yang didapatkan, calon PMI akan bekerja secara
nonprosedural pada pertengahan Januari 2021 dengan iming-iming bekerja di restoran, hotel,
kafe atau sebagai perawat.

"Calon PMI baik laki-laki atau perempuan yang akan diberangkatkan dapat diduga untuk bekerja
diduga sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Negara Qatar, karena belum memiliki
kompetensi sebagai pekerja di perhotelan, restoran, dan lain-lain sesuai yang dijanjikan," kata
Ridho.

Ridho mengungkap ditemukan sejumlah dokumen kelengkapan pada lokasi sidak, di antaranya
dokumen calon PMI dan Surat Izin Perusahaan, serta formulir dan hasil medical check-up dari
19 calon PMI yang akan diberangkatkan. Ia menambahkan lokasi perkantoran tidak dilengkapi
papan nama sebagaimana layaknya kantor atau lembaga penempatan pada umumnya.

"'Hal ini mengindikasikan lembaga tersebut akan mudah berpindah tempat atau membubarkan
diri untuk melepas tanggung jawabnya ketika telah menempatkan para PMI," ujar Ridho.
Sementara itu Kepala Bidang Penempatan Disnaker Provinsi Jawa Barat Rudi Rudibillah
mengatakan pihaknya akan mendukung langkah Pemerintah Pusat untuk pencegahan
penempatan PMI Non Prosedural. Ia juga berkomitmen akan menangani langsung kasus ini dan
berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk tindak lanjutnya.

51