Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021

Dalam aturan Kepdirjen Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021 yang ditetapkan di Jakarta pada Kamis
(7/1), terdapat informasi mengenai 17 negara tujuan penempatan PMI beserta sektor dan skema
penempatannya.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono meminta seluruh Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan yang ketat
pada setiap tahapan proses penempatan PMI. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Suhartono menyampaikan penempatan PMI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS)
dapat dilakukan ke semua negara tujuan penempatan dan otoritas setempat, dengan syarat
yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing, dengan menyesuaikan penerapan protokol
kesehatan yang ditetapkan oleh negara tujuan penempatan dan otoritas setempat.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara penempatan. Untuk perusahaan yang akan melakukan
penempatan PMI UKPS juga harus mendapatkan izin dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan bidang ketenagakerjaan," jelas Suhartono dalam keterangan tertulis, Minggu
(10/1/2021).

Pada kesempatan yang sama, Kemnaker juga menerbitkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/1/PK.02.03/I/2021 mengenai Proses Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Jepang dan Taiwan.

Suhartono menjelaskan untuk sementara Pemerintah Indonesia akan menutup penempatan PMI
yang ke Jepang dan Taiwan. Hal ini disebabkan Pemerintah Jepang dan Otoritas Taiwan menutup
penempatan PMI yang akan ditempatkan ke Jepang dan Taiwan.

Meski demikian, Suhartono menambahkan bagi CPMI yang telah terdaftar dalam SISKO-BP2MI
dapat tetap diproses penempatannya terbatas sampai dengan PMI tersebut mendapatkan E-
KTKLN.

"Sekali lagi pemerintah meminta kepada seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan
proses penempatan PMI, demi perlindungan dan kesehatan serta keselamatan para PMI di luar
negeri," tegasnya.

Sebagai informasi, terdapat beberapa daftar negara tujuan penempatan serta sektor dan skema
penempatan yang disebut dalam aturan terbaru Kemnaker, di antaranya sebagai berikut.

1. Hungaria dengan sektor pekerjaan industri permesinan atau mesin pendingin pada pemberi
kerja berbadan hukum. Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan PMI
Perseorangan.
2. Hongkong dengan sektor PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan. Skema
penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P).

3. Irak dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga.
Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan PMI Perseorangan.

4. Kerajaan Arab Saudi dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema
penempatan oleh Badan Pelindungan PMI (G to G dan G to P); Penempatan oleh Perusahaan
Penempatan PMI (P to P); dan PMI Perseorangan.

46