Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021

Tak hanya itu, Kemnaker juga menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/1/PK.02.03/I/2021 Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan Taiwan
tertanggal 7 Januari 2021.

Dirjen Binapenta dan PKK, Kemnaker Suhartono meminta kepada seluruh Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
secara ketat di setiap tahapan proses penempatan PMI sesuai dengan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia Pada Masa Adatasi Kebiasaan Baru.

Suhartono mengatakan, penempatan PMI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) dapat
dilakukan ke semua negara tujuan penempatan dan otoritas setempat yang memperbolehkan
masuknya tenaga kerja asing dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh
negara tujuan penempatan dan otoritas setempat.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara penempatan. Untuk perusahaan yang akan melakukan
penempatan PMI UKPS juga harus mendapatkan izin dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan bidang ketenagakerjaan," kata Suhartono di Jakarta, Minggu (10/1/2021).

Sementara itu, terkait surat edaran Menaker tentang proses penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Jepang dan Taiwan, Dirjen Suhartono menjelaskan pemerintah Indonesia
untuk sementara menutup penempatan PMI yang akan ditempatkan ke Jepang dan Taiwan. Hal
itu lantaran pemerintah Jepang dan Otoritas Taiwan menutup penempatan PMI yang akan
ditempatkan ke Jepang dan Taiwan. Namun, kata Suhartono, bagi CPMI yang telah terdaftar
dalam SISKO-BP2MI dapat tetap diproses penempatannya terbatas sampai dengan Pekerja
Migran Indonesia tersebut mendapatkan E-KTKLN.

"Sekali lagi pemerintah meminta kepada seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan
proses penempatan PMI, demi perlindungan dan kesehatan serta keselamatan para PMI di luar
negeri," kata Suhartono.

42